Lantik Anggota DPRD Tersangka Cabuli Anak, Menunjukkan Rusaknya Demokrasi

Mediaumat.info – Direktur Siyasah Institute Iwan Januar memandang, dilantiknya tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur, HA, sebagai Anggota DPRD Kota Singkawang 2024-2029 menunjukkan rusaknya demokrasi.

“Ini rusaknya demokrasi. Orang model apa pun akan disodorkan oleh parpol ke rakyat untuk dipilih,” ungkapnya kepada media-umat.info, Rabu (25/9/2024).

Peristiwa ini menurut Iwan membuktikan minim atau malah tidak adanya verifikasi moralitas caleg yang dimajukan.

“Bukankah harusnya figur caleg bisa dilacak jejak rekamnya? Ada fit and proper test yang mestinya dilakukan? Namun, sepertinya ini kalaupun dilakukan terlalu longgar,” sindir Iwan.

Ia memandang wajar jika verifikasi moralitas dan integritas caleg sering disimpan di belakang, sebab parpol lebih mengedepankan figur untuk menarik suara rakyat dan bisa memberikan imbal balik yang menguntungkan yakni berupa kapital, atau modal politik.

Tak hanya kasus pencabulan anak, ada juga kasus kriminal lainnya yang juga melibatkan anggota DPR/DPRD seperti judi online, dan lain-lain. Namun, mereka tetap terpilih.

“Ini karena rakyat dibuat memilih kucing dalam karung. Mereka tidak tahu seperti apa profil para caleg itu. Bejat atau taat. Ini kesalahan parpol pengusungnya yang tadi saya katakan amat permisif terhadap jejak rekam para caleg tersebut. Lagi-lagi perhitungannya hanya peluang terpilih dan imbal balik pada parpol bersangkutan,” bebernya.

Di sisi lain, lanjut Iwan, rakyat juga seperti tutup mata tentang jejak rekam para caleg bermasalah. Banyak pemilih yang mencoblos karena kedekatan, atau bahkan politik uang, bansos, dan sebagainya. Mayoritas pemilih yang notabene adalah masyarakat ekonomi lemah, punya karakter enggak enak kalau sudah diberi sesuatu. Siapa pun yang memberi, mereka akan pilih.

Di saat yang sama, menurut Iwan, Dewan Pengawas DPR sampai DPRD seringkali mandul. Jarang bersikap tegas terhadap perilaku busuk anggotanya.

“Harusnya ketika rakyat sedang diguncang judi online, harusnya anggota dewan yang terlibat dipecat dan diseret ke pengadilan. Bukan diberi teguran ringan,” tegas Iwan.

Padahal, ungkap Iwan, wakil rakyat dalam Islam itu fungsinya adalah menyampaikan aspirasi dan melakukan koreksi terhadap penguasa.

“Mereka harus benar-benar berasal dari rakyat, mengakar dengan rakyat, bukan sosok yang tidak dikenal rakyat. Apalagi hanya karena kekuatan uang dan relasi kekuasaan,” pungkasnya. [] Ade Sunandar

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat