Kritik Wapres, Pengamat: Zakat Bukan Instrumen Atasi Kemiskinan
Mediaumat.news – Pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin yang mengingatkan urgensi zakat sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan dinilai Pengamat Ekonomi Arim Nasim tidak tepat.
“Mekanisme Islam untuk mengentaskan kemiskinan itu bukan dengan zakat tapi dengan menerapkan sistem ekonomi Islam secara kaffah,” tuturnya kepada Mediaumat.news, Jumat (4/6/2021).
Menurutnya, akar masalah kemiskinan atau penurunan daya beli itu adalah sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negeri ini. “Akar masalahnya itu sistem ekonomi kapitalis yang melahirkan kemiskinan secara struktural,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia menilai tidak tepat menjadikan zakat sebagai alat eksploitasi untuk tujuan ekonomi seperti mengentaskan kemiskinan. “Dalam syariat Islam, zakat itu adalah bagian dari ibadah atau ta’abudi, sebuah mekanisme non ekonomi untuk mendistribusikan harta dari muzzaki kepada mustahik. Karena itu zakat tidak boleh dieksploitasi untuk tujuan ekonomi misalnya mengentaskan kemiskinan. Mustahik zakat, bukan hanya orang miskin. Walaupun sudah tidak ada orang miskin, zakat tetap diwajibkan,” jelasnya.
Solusi Islam
Arim mengatakan, untuk meningkatkan daya beli masyarakat bisa dilakukan dengan dua cara yakni menurunkan harga dan meningkatkan pendapatan. “Syariah Islam di bidang ekonomi, ketika diterapkan, pasti mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan mengentaskan kemiskinan,” ujarnya.
Menurutnya, ketika sistem ekonomi Islam diterapkan secara kaffah, terbukti mampu menghasilkan kesejahteraan umat manusia. “Dan ini tidak pernah terjadi dalam sistem lain baik kapitalis maupun sosialis,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bagaimana cara syariah Islam bisa menurunkan harga. “Dalam sistem ekonomi Islam, fasilitas publik seperti transportasi, pendidikan dan layanan kesehatan wajib disediakan oleh negara dengan harga yang semurah-murahnya, bahkan gratis. Kalau kita lihat faktanya yang menyebabkan daya beli masyarakat rendah karena sebagian besar penghasilan mereka digunakan untuk membeli fasilitas publik yang seharusnya murah, bahkan gratis, seperti biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, listrik dan air,” ujarnya.
Sedangkan dalam sistem ekonomi seperti saat ini, ia melihat pengelolaan diserahkan kepada swasta sehingga harganya mahal karena profit oriented bukan pelayanan.
Dari sisi peningkatan pendapatan, Arim mengungkap, sistem ekonomi Islam mewajibkan negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan. “Dan dalam kondisi tertentu, membantu masyarakat secara langsung atau subsidi untuk meningkatkan daya beli tersebut,” ujarnya.
Terakhir, ia mengungkap penyebab pemerintah tidak menerapkan sistem ekonomi Islam. “Kenapa pemerintah tak jua menerapkan? Karena pemerintahnya dikuasai oleh orang-orang yang otaknya dan kebijakannya dikendalikan para kapitalis dan anti Islam,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
