Oleh: Firdaus (Dir. FORKEI)

Kondisi ekonomi nasional kita adalah penampakan jauh dari masyarakat sehat. Beragam persoalan yang membelit bangsa, seperti ketidakadilan, kemiskinan, serta banyak lagi. salah satu biang problem bangsa yakni sistem politik dan ekonomi yang dinilai justru menyuburkan praktik penyimpangan. Manifestasinya dapat diketahui dari banyaknya produk perundangan dan kebijakan yang jauh dari rasa keadilan. Misalnya terkait undang-undang di bidang energi dan sumberdaya alam, yang membuka peluang eksploitasi oleh pihak asing. Begitu pula kebijakan menaikkan TDL yang memberatkan rakyat banyak.

Demokrasi dan sistem ekonomi liberal itu gagal menjadikan negeri ini lebih baik dan sejahtera. Sebaliknya, negeri ini makin terpuruk. Sistem ekonomi liberal menjadi salah satu sumber masalah di negeri ini. Biaya politik demokrasi yang amat mahal terbukti menjadi pemicu utama maraknya korupsi. Demokrasi yang dipropagandakan “dari, oleh, dan untuk rakyat” pada praktiknya hanya untuk kepentingan para pemilik modal dan korporasi. Berbagai undang-undang liberal yang dihasilkan justru menyengsarakan rakyat. Bahkan demokrasi juga menjadi pintu masuk bagi negara-negara penjajah untuk menguasai kekayaan alam Indonesia.

Riba yang dijadikan dasar utama dalam transaksi dan utang piutang adalah perusak yang membebani negara debitur (penghutang). Selain itu, negara debitur yang menerbitkan obligasi Treasury (Treasury bond) untuk meminjam uang riba harus menjamin obligasi ini, sehingga ia membayar jumlah uang yang besar lainnya untuk asuransi. Akibatnya, beban negara debitur semakin meningkatkan, dan itu tidak menyelamatkannya sama sekali, melainkan tetap menderita defisit dalam anggaran dan kemampuan untuk membayar utang, sehingga ia tetap berada dalam kendali negara kreditur. Sementara rakyatnya tetap hidup dalam kesempitan dan kesulitan sebagai akibat kebijakan-kebijakan liberal terhadapnya.

Jika Anda mengaitkan hal di atas dengan penerapan Kapitalisme, maka terlihat bahwa hal ini dibangun di atas kebebasan, yakni kebebasan kepemilikan (freedom of ownership), yang merupakan hal yang utama dari kebebasan-kebebasan yang lain. Krisis multidimensi membuktikan, sekali lagi, bahwa kapitalisme adalah ideologi yang rusak, sistem ekonomi yang gagal, solusinya berbahaya dan hasilnya menyebabkan kerusakan, ia tidak mampu mengobati penyakit, yang dilakukannya hanya meredamnya, sehingga berbagai masalah akan tetap terjadi, dan penyakit akan menjadi kronis.

Akibat kapitalisme sekuler, pemiskinan dan kerusakan terjadi, baik di Indonesia atau pun di seluruh negeri Islam. Hendaknya masyarakat bisa memahami sejauh mana keburukan rezim kapitalis dan keburukan sistem-sistem yang digunakan memerintah mereka.

Sebagai muslim, sistem yang diambil haruslah sistem yang holistik atau komprehensif. Maka dari itu, harus ada pemikiran yang mampu menerangi dan membalikkan kondisi saat ini, karena jika kita tidak melakukannya maka kita akan semakin jauh terperosok dalam kekacauan ekonomi ini.[]