Mediaumat.id – Suardi Basri dari el-Harokah Research Center mengatakan tidak kaget dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron yang menyebut tingginya biaya dalam proses politik menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana korupsi.

“Jadi kita enggak kagetlah hal-hal itu terjadi,” ujarnya dalam acara Kabar Petang: Menguak Industri Politik Demokrasi, Selasa (20/9/2022) di kanal YouTube Khilafah News.

Menurut Suardi, pernyataan wakil KPK itu hanya mengonfirmasi apa yang sudah menjadi pengetahuan publik. Masyarakat ketika ditanya bagaimana menyikapi isu korupsi yang melibatkan para pejabat, akan menyebut memang seharusnya begitu, sebab untuk mengembalikan modal pemilu. Sehingga ia melihat, tahun-tahun ke depan Indonesia masih tidak akan pernah bisa keluar dari masalah korupsi yang semakin menggurita.

Suardi melihat, yang menjadi pendorong korupsi itu adalah saat ini manusia hidup ketika materi menjadi driving motif (pengendali) segala sesuatu. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa dunia politik itu menjanjikan raihan materi yang jauh lebih cepat dan lebih besar. Sebab dalam dunia politik yang dikendalikan oleh materi ini, politik itu bergerak menjadi satu industri yang melibatkan banyak sekali sumber daya.

Terakhir, Suardi mengungkapkan, sistem politik yang diterapkan saat ini yakni demokrasi dengan perilaku koruptif  kader partai saat menjabat itu sangat berhubungan. Bahkan sistem demokrasi menjadi pintu masuk dari perilaku-perilaku korupsi. Hal itu bisa dilihat dari perselingkuhan kepentingan-kepentingan antara pemilik modal atau pemilik uang dengan pejabat, yang tercermin dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

“Jadi kredo (keyakinan) bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat itu sebetulnya kredo yang ilusi, utopis,” pungkasnya.[] Agung Sumartono