Mediaumat.news – Korban asuransi Jiwasraya, Asabri dan lainnya diserukan untuk ikut aksi berantas mega korupsi yang akan digelar pada Jumat, 21-2-2020.
“Kami benar-benar berharap saudara-saudara kami yang menjadi korban mega korupsi bisa ikut turun pada aksi Jumat, 21 Februari 2020,” ujar Ketua GNPF-Ulama Ustaz Yusuf Muhammad Martak dalam konferensi pers, Rabu (19/20) di Jakarta.
Menurutnya, dengan keterlibatan para korban mega korupsi tersebut akan memberi energi tambahan pada aksi sekaligus menjadi tekanan bagi penguasa untuk menuntaskan kasus-kasus mega korupsi.
Dia menambahkan, aksi FPI, GNPF-Ulama, PA 212 dan ormas-ormas Islam serta elemen umat Islam kali ini menunjukkan bahwa para tokoh umat Islam menaruh perhatian serius pada isu-isu yang langsung menyangkut kehidupan rakyat.
“Pada skandal mega korupsi PT Asabri, misalnya, korbannya adalah anggota Polri/TNI baik yang masih aktif maupun sudah purnawirawan. Sebagian besar adalah rakyat kecil. Korupsi menjadi kejahatan luar biasa yang harus kita tumpas dengan upaya yang juga luar biasa,” papar Ustaz Yusuf Martak.
Pada kesempatan yang sama, Ketua FPI Ustaz Ahmad Sobri Lubis berharap aksi Jumat nanti juga dihadiri massa dari lintas agama. Pasalnya, korban mega korupsi bukan hanya ummat Islam, tapi juga umat beragama lainnya.
“Tema yang kami usung dalam aksi nanti adalah masalah yang kita alami bersama, yaitu Berantas Mega Korupsi. Ini menunjukkan ada yang tidak beres dalam pengelolaan ekonomi dan bernegara. Korban mega korupsi adalah rakyat Indonesia dengan berbagai agama,” katanya.
Seperti diketahui, FPI, GNPF-Ulama dan PA 212 bersama ormas-ormas Islam lain akan menggelar aksi besar-besaran terkait mega korupsi yang belakangan satu per satu mulai terkuak.
“Lokasi aksi akan diadakan di depan Istana Negara dengan titik kumpul di Patung Kuda. Para peserta aksi diimbau melaksanakan shalat Jumat di sekitar Patung Kuda,” ungkap Ketua PA 212, Ustaz Slamet Ma’arif.
Ustaz Slamet menjelaskan, panitia sudah memenuhi perlengkapan administrasi terkait rencana aksi. Antara lain, surat pemberitahuan ke polisi. Koordinasi dengan pihak keamanan juga terus dilakukan agar aksi bisa berlangsung dengan lancar dan tertib.[] Joko Prasetyo