Mediaumat.info – Menyoal koalisi antar partai politik (parpol) demokrasi untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran pasca Pilpres 2024, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menyatakan bahwa semuanya demi deal (kesepakatan) dan bagi-bagi kue kekuasaan

“Semua intinya demi deal dan demi bagi-bagi kue kekuasaan. Sebenarnya itu saja, bukan idealisme yang sedang mereka kejar,” ujarnya dalam Kabar Petang: Parpol Bakal Rame-Rame Gabung Koalisi Prabowo? Oposisinya Rakyat? di kanal YouTube Khilafah News, Ahad (5/5/2024).

Sebab, Agung mengungkapkan, ketika menjadi bagian dari koalisi, tentu harus ada kue kekuasaan atau jabatan yang dibagi.

“Karena dalam logika pemilu di Indonesia sekarang ini, sebenarnya kita harus membaca bukan sekadar pada bacaan aktor, tapi bacaanya yang perlu kita lihat adalah bacaan sistem,” ucapnya.

Berpola Oligarki

Dalam buku Oligarki karya Jeffrey Winters, kutip Agung, sistem pemilu demokrasi di Indonesia berpola oligarki, termasuk juga di dalamnya oligarki politik yang memiliki semangat ‘gotong-royong’ yang maknanya adalah bagi-bagi kekuasaan.

“Jadi tinggal deal-deal-an bagi-bagi kuenya akan seperti apa? Kalau deal, berarti akan masuk lebih dalam lagi. Tentu akan berbagi juga dengan mereka-mereka yang sudah tidak dari awal mengusung Prabowo-Gibran,” tandasnya.

Diketahui, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, Koalisi Indonesia Maju (KIM) terbuka dengan pihak mana pun yang mau bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hanya saja ia berpesan, partai politik yang bergabung di koalisi harus bisa konsisten.

“Jangan sampai terulang kembali situasi ada partai politik yang ada di dalam pemerintahan tapi rasanya seperti oposisi. Itu kan tidak elok sebenarnya. Jadi ya kalau di dalam pemerintahan ya di dalam,” kata Andi, dalam forum diskusi daring bertajuk Demokrasi Tanpa Oposisi, di Jakarta, Sabtu (4/5/2024).

Andi meminta partai politik yang nantinya bergabung di pemerintahan, bisa berjuang bersama-sama menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sampai masa jabatannya selesai.

Sebelumnya, di luar parpol Koalisi Indonesia Maju, Partai NasDem juga diketahui telah deklarasi gabung koalisi.

“Jujur, saya berkontemplasi untuk itu. Sebuah proses perenungan yang cukup lama. Akhirnya saya berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang kita miliki,” ujar Ketua Nasdem Surya Paloh usai pertemuan bersama Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).

Begitu juga dengan PKB. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, pihaknya tak perlu mendeklarasikan lagi soal berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, sebagaimana yang dilakukan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

“Saya rasa sudah tidak harus dijawab karena sudah cetho welo-welo (jelas banget) sudah barang jelas, jelas terpampang masih ditanyakan lagi, itu namanya meragukan,” kata Cak Imin di DPP PKB di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024). [] Muhar