Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif pastikan agenda aksi 299 hanya ada dua, yaitu menolak Perppu No. 2/2017 dan melawan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya, indikasi kebangkitan PKI semakin menguat dan nyata di Indonesia.
“Indikasi ini dapat dilihat dengan fakta banyaknya seminar, workshop, temu alumni dan artikel yang mengandung paham komunis dan pro-PKI,” ungkap Slamet dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Gedung Bundar Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/9).
Menurutnya lagi, beberapa anggota parlemen pun dengan nyata mulai menampakkan dirinya sebagai pro-PKI. Hak itu terlihat dari mereka yang menulis buku “Aku Bangga jadi Anggota PKI, dan Anak PKI Masuk Parlemen”.
“Serta banyaknya pihak yang keberatan dan sewot ketika ada usulan pemutaran kembali film G30S/PKI akhir-akhir ini,” terang dia.
Selain untuk menolak bangkitnya PKI, Slamet menjelaskan, Presidium Alumni 212 menggunakan hak politiknya untuk protes dan menyatakan pendapat soal Perppu No. 2/2017. Menurutnya, Perppu tentang pembubaran ormas itu cacat hukum dan mengkerdilkan demokrasi serta penegakan hukum di Indonesia.
Perppu ini juga ia anggap berpotensi melahirkan kekuasaan yang otoriter dan melahirkan kedzoliman bagi ormas yang ada. “Jika perppu ini dipaksakan menjadi UU, dikhawatirkan berpotensi menjadi alat pembungkaman ormas-ormas Islam yang berbeda pandangan dengan pemerintah tanpa melalui jalur pengadilan,” kata dia.
Slamet menjelaskan, gerakan Presidium 212 melalui aksi 299 itu merupakan gerakan dakwah, bukan gerakan politik. Tapi, jika hal tersebut ditafsirkan menjadi gerakan politik, menurutnya, itu adalah cara berpikir orang-orang sekuler yang ingin memisahkan agama dengan negara.
“Memisahkan agama dengan Pancasila. Padahal, Islamlah yang memiliki saham terbesar untuk kemerdekaan bangsa dan Pancasila juga merupakan hadiah terbesar umat Islam untuk Indonesia,” ujar Slamet.
Ia kembali memastikan, aksi 299 yang akan dilakukan di depan gedung DPR RI Jumat (29/9) mendatang, hanya akan berisi dua agenda di atas. Jika ada isu agenda di luar menolak Perppu No. 2/2017 dan menolak serta melawan kebangkitan PKI, maka dipastikan hal itu bukan bagian dari Presidium Alumni 212.
“Kepada para peserta aksi, diharapkan tetap menjaga kedamaian, kebersihan, dan keamanan. Serta, taat dan patuh pada pimpinan aksi dan komando ulama,” terang Slamet.[]
Sumber: republika.co.id