Ketimpangan Akses Pangan di Indonesia Akibat Penerapan Sistem Ekonomi Kapitalis

Mediaumat.news – Pengamat Ekonomi Dr. Arim Nasim menyatakan ketimpangan akses pangan di Indonesia terjadi akibat dari penerapan sistem ekonomi kapitalis.

“Kenapa kok ketimpangan itu seolah-olah tidak bisa diatasi, karena memang sistem yang diterapkannya yaitu sistem ekonomi kapitalis.” ujarnya dalam acara Kabar Malam, Kamis (17/12/2020) di kanal YouTube Khilafah Channel.

Menurut Arim, sistem ekonomi kapitalis dibangun atas tiga pilar. Pertama, fokus pada pertumbuhan ekonomi bukan pada penjaminan kebutuhan pokok setiap individu secara merata. Akibatnya walaupun pertumbuhan ekonominya tinggi tapi kemiskinan juga masih tinggi, karena kekayaan alam Indonesia yang melimpah itu hanya dikuasai oleh segelintir orang saja.

Kedua, adanya kebebasan kepemilikan. Jadi ada kepemilikan yang seharusnya milik umum diserahkan kepada swasta melalui liberalisasi atau swastanisasi. Dampaknya adalah yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin.

Ketiga, sistem distribusi diserahkan pada mekanisme pasar, sehingga yang kuat akan menang.

“Dengan tiga pilar tadi, maka kita lihat akhirnya ketimpangan itu sebuah kemestian yang terjadi di berbagai negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis,” tuturnya.

Ia menilai ketimpangan penguasaan sumber daya alam (rasio gini) di Indonesia sangat parah, yaitu sebesar 0,40 yang artinya 1 persen penduduk menguasai 40 persen sumber daya alam. “Ini lagi karena sistem kapitalis di Indonesia lebih kapitalis dibanding negara pelopor kapitalis itu sendiri!” tegasnya.

Arim mencontohkan, di Amerika tidak diperbolehkan menjual tambang minyak milik negara ke swasta asing. Sedang di Indonesia hampir semua sumber dayanya dikuasai oleh asing, bahkan dengan sangat murah dan mudah untuk mendapatkannya.

“Bagaimana batubara dijual dengan sangat murah ke Cina, inikan sesuatu yang sangat miris sekali,” ungkapnya.

Ia berpendapat, dalam sistem demokrasi kapitalis kebijakan pemerintah tidak pernah berpihak pada rakyat kecil, karena karakteristik sistem demokrasi penguasa yang sebenarnya adalah para kapitalis. Jadi yang duduk di kekuasaan hanya menjadi kepanjangan tangan untuk kepentingan para kapitalis.

Ia melihat, rezim sekarang itu seolah-olah ingin meningkatkan infrastruktur, tapi kalau diperhatikan infrastruktur yang dibangun itu bukan untuk rakyat kecil tapi untuk memfasilitasi para kapitalis.

“Pembangunan infrastruktur itu pun infrastruktur yang memang untuk kepentingan kapitalis,” pungkasnya.[] Agung Sumartono