Kerja Sama Samoa-Cina Ancam Hegemoni AS di Kawasan Pasifik
Mediaumat.id – Penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Samoa dengan Cina, dinilai Australia sebagai ancaman hegemoni Amerika Serikat (AS) di kawasan Pasifik.
“Bagi Australia sebagai sekutu utama Amerika Serikat untuk penguasaan Pasifik, manuver Cina adalah ancaman bagi hegemoninya AS di Samudera Pasifik yang tak tertandingi sejak Perang Dunia II,” tutur Direktur Institut Muslimah Negarawan (ImuNe) Dr. Fika Komara kepada Mediaumat.id, Sabtu (4/6/2022).
Fika mengungkap, Cina saat ini memiliki angkatan laut terbesar kedua yang siap menandingi AS dan mengembangkan ekspansi militernya tidak hanya di Pasifik Barat (Laut Cina Selatan dan selat-selat di Nusantara), tetapi juga ke kawasan Pasifik Selatan (negara-negara Oseania, Polynesia dan gugus negara Melanesia). “Kita pahami Selatan Pasifik adalah wilayah pertahanan inti Australia dan negara-negara hemisfernya. Sedangkan Samoa adalah salah satu negara Polynesia di kepulauan di Pasifik Selatan,” ujarnya.
Menurutnya, inilah alasan Scott Morrison, PM Australia yang pernah menyatakan, “Kami tidak akan punya pangkalan angkatan laut militer Cina di wilayah kami, di depan pintu kami”.
Fika mengatakan, respons ini adalah sinyal awal bahwa Australia sangat merasa terganggu dan terancam dengan kehadiran Cina di areanya. “Kekhawatiran Australia sebetulnya sudah muncul sejak April lalu saat Beijing juga sudah menjalin kesepakatan keamanan dengan Kepulauan Solomon yang posisinya jauh lebih dekat ke Australia, yakni hanya 2000 km ke pantai Australia,” bebernya.
Ekspansi Maritim
Fika menilai, ambisi Cina saat ini menjalin kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan untuk memproyeksikan dirinya sebagai kekuatan maritim. Secara geografis, Cina sangat berkepentingan terhadap Pasifik Selatan (Samoa adalah salah satu negaranya) sehubungan dengan lokasi geografis Pasifik Selatan yang membentang amat luas dan dikelilingi oleh negara-negara penting di sekitar Samudra Pasifik.
Cina juga, lanjut Fika, berkepentingan menjalin hubungan kooperatif dengan negara-negara di Pasifik untuk menjamin keamanan maritim, khususnya yang berkaitan dengan keamanan perdagangan yang melewati jalur laut di Pasifik.
“Pasifik Selatan merupakan target baru bagi ekspansi maritim Cina. Ambisi maritim Cina dituangkan dalam buku putih kelautan Cina yang berjudul China’s Ocean Development Report (2012),” ungkapnya.
Faktor berikutnya, yang mendorong diplomasi Cina di Pasifik Selatan, kata Fika, adalah problematika hubungan Cina-Taiwan. Seperti dinyatakan di atas bahwa Cina bukanlah pemain baru di Pasifik Selatan, namun Pasifik Selatan tidak terlalu menarik bagi Cina apabila tidak terjadi persaingan diplomatik dengan Taiwan. Persaingan Cina-Taiwan mendorong Cina untuk mengejar pengakuan internasional termasuk yang berasal dari negara-negara Pasifik.
“Cina melakukannya dengan pemberian bantuan ekonomi dalam berbagai bentuk serta pemberian bantuan keuangan dalam jumlah yang signifikan bagi negara-negara Pasifik (biasa disebut diplomasi dolar),” tegasnya.
Inward Looking
Fika menilai, negeri-negeri Muslim Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia dan Brunei) akan selalu bermental inward looking (berorientasi ke dalam) karena mengadopsi sistem yang bukan menjadi jati diri bangsa Muslim. Akibatnya tidak ada sama sekali ketertarikan dan agenda untuk melakukan ekspansi militer seperti Cina.
Kebanyakan misi pertahanan negeri Muslim hanya bersifat defensif, bukan ofensif. “Langka sekali menemukan misi pertahanan yang penuh inisiatif pada negeri-negeri Muslim hari ini, kebanyakan mereka bersikap pasif dan hanya mementingkan sumbu kerja sama ekonomi,” katanya.
Di sisi lain, menurut Fika, politik luar negeri yang dianut negeri Muslim juga telah menghapus ruh dakwah dan jihad dalam kebijakan-kebijakan strategisnya. Bahkan kebijakan poros maritim yang didengungkan sejak 2015 ternyata hanya urusan domestik tol laut yang dinilai banyak pakar sangat inward looking.
“Akan sangat berbeda jika kebijakan poros maritim dijiwai oleh semangat jihad dan dakwah, maka Indonesia khususnya akan lebih punya misi berorientasi melakukan counter balance pada eksistensi pangkalan-pangkalan militer asing di kawasannya,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
