Mediaumat.id – Turunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang ditunjukkan oleh hasil survei Indikator Politik Indonesia dengan raihan 58,1 persen suara responden akibat lonjakan harga bahan pokok, menunjukkan pemerintah semakin tidak mampu mengelola negara dengan baik.

“Semakin tingginya tingkat ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah semakin tidak mampu mengelola negara dengan baik,” tutur Peneliti Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran (FAKKTA) Muhammad Ishak kepada Mediaumat.id, Kamis (19/5/2022).

Ishak mencontohkan bagaimana harga minyak goreng tidak dapat dikendalikan pemerintah padahal Indonesia merupakan produsen dan eksportir terbesar minyak sawit. “Dan terbukti orang-orang pemerintah sendiri yang bekerja sama dengan para oligarki untuk meraup keuntungan di tengah kesulitan masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, jika pemerintah serius mengelola masalah minyak goreng ini sesuai dengan syariat Islam, seperti melarang penimbunan, menghindari pembatasan harga, dan pengaturan ekspor dengan tepat, maka masalah ini tidak perlu terjadi. “Jadi tidak tepat alasan pemerintah kalau kenaikan harga-harga semata-mata karena faktor mekanisme pasar, seperti Perang Ukraina-Rusia atau karena pengetatan moneter di negara-negara maju,” ujarnya.

Ishak mengatakan, alasan ini juga mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak dapat memetakan masalah dengan akurat. “Jadi pantas jika pengelolaan negara menjadi tidak beres. Belum lagi masalah-masalah laten lainnya, seperti pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi terutama selama pandemi yang tidak bisa ditangani dengan baik. Contohnya, meskipun anggaran bantuan sosial cukup besar, tapi karena manajemen yang tidak bagus maka sekitar 75 persen penduduk miskin terbawah malah tidak mendapatkan bansos,” bebernya.

Alhasil, kata Ishak, fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa rezim saat ini tidak kapabel dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan rakyat.

Selain itu, lanjutnya, kondisi tersebut juga disebabkan oleh sistem yang digunakan untuk mengatur negara ini menggunakan sistem kapitalisme, yang mengurangi peran negara dalam mengatur ekonomi secara langsung, sehingga menyuburkan praktik oligarki, memperparah kesenjangan ekonomi, yang pada akhirnya menciptakan ketidakadilan baik dari sisi ekonomi, politik, dan hukum.

“Karena itu, jika pemerintah ingin memperbaiki kinerjanya maka mereka harus mencampakkan sistem kapitalisme ini, yang dikendalikan oleh kepentingan segelintir manusia yang serba lemah dan terbatas dan beralih kepada sistem Islam secara menyeluruh, sebuah sistem yang berasal dari pencipta manusia, Allah SWT, zat yang Maha Mengetahui, Mahaadil dan Bijaksana,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it