Mediaumat.news – Anjloknya kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dan PDIP sebagaimana diungkap Indikator Politik Indonesia lewat survei 30 Juli-4 Agustus 2021 yang dirilis Rabu (25/8), dinilai Aktivis Indonesian Justice Monitor (IJM) Luthfi Afandi sebagai kegagalan Jokowi sebagai Presiden dalam menyejahterakan rakyat dan juga PDIP sebagai partai penguasa dalam menyalurkan aspirasi rakyat.

“Menurunnya kepuasan publik terhadap Jokowi dan PDIP, menurut saya menunjukkan kegagalan Jokowi sebagai Presiden dalam menyejahterakan rakyat sekaligus kegagalan PDIP sebagai partai penguasa dalam menyalurkan aspirasi publik,” tuturnya kepada Mediaumat.news, Jumat (27/8/21).

Luthfi menilai, kegagalan Jokowi sangat terlihat pada 1,5 tahun terakhir, disebabkan karena tidak mampu mengatasi pandemi dan dampak turunannya seperti pengangguran dan kemandekan ekonomi. “Di sisi lain, PDIP sebagai partai politik juga gagal menjadi wakil rakyat yang sesungguhnya, bahkan sering kali mengkhianati rakyat dengan korupsi para kader-kadernya,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya sangat wajar, jika survei kepuasan publik terhadap Jokowi dan PDIP menurun. “Bahkan menurut saya, turunnya kepuasan rakyat terhadap Jokowi sebesar 5% dan PDIP sebesar 3% tidak menggambarkan realita yang sesungguhnya,” bebernya.

Luthfi mengatakan, seharusnya turunnya kepuasan rakyat jauh lebih besar dari itu. Ia beralasan, karena saat ini rakyat benar-benar menjerit. “Dampak dari pandemi benar-benar berpengaruh terhadap semua sektor, sementara kebijakan pemerintah seperti menggarami air laut, tidak berdampak terhadap kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Gerindra

Sementara itu, terkait naiknya kepuasan publik kepada Gerindra, menurutnya, karena Partai Gerindra masih bermain dua kaki. “Satu sisi bergabung di kabinet dengan menempatkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan di sisi lain tokoh penting Gerindra, yakni Fadli Zon masih sangat kritis terhadap pemerintah,” ujarnya.

“Nah, yang menarik adalah, kiprah dan manuver Fadli Zon yang kritis, jauh lebih terlihat publik dari pada Prabowo. Apalagi posisinya ‘hanya’ sebagai Menhan yang kebijakannya tidak dirasakan langsung oleh publik. Karena itu, bisa jadi, publik masih melihat Gerindra sebagai partai oposisi ketimbang partai pro pemerintah,” tambahnya. 

Setali Tiga Uang

Menyikapi hal ini, Luthfi berharap, umat Islam memahami bahwa partai politik sekuler, di mana pun dan kapan pun, tetap sama dan setali tiga uang. “Mereka tidak memiliki komitmen terhadap penerapan syariat Islam! Partai Politik yang tidak memiliki agenda penerapan syariat Islam, apalagi memusuhi syariat Islam, bahkan khianat dengan melakukan korupsi besar-besaran, sama sekali tidak layak untuk dipilih dan didukung!” tegasnya.

Menurutnya, jargon dan slogan partai sekuler yang terlihat peduli terhadap rakyat terbukti hanya omong kosong. “Hanya cara untuk meraih hati masyarakat. Faktanya, mereka hanya menjalankan kepentingan partai dan oligarki kekuasaan. Di dalam sistem demokrasi, rakyat hanya jadi pendorong mobil mogok oleh partai politik. Jika ada kepentingan, mereka mendekati rakyat, meminta dukungan rakyat, tetapi setelah mereka terpilih dan berkuasa, rakyat ditinggalkan,” ujarnya.

“Karena itu, partai politik apapun, jika dia berada dalam sistem sekuler, tidak memiliki agenda penerapan syariat Islam, abai terhadap kepentingan rakyat, dipenuhi kader-kader yang korup, tidak layak didukung, harus ditinggalkan!” pungkasnya.[] Achmad Mu’it