Mediaumat.id – Kepala Riset CNBC Indonesia Muhammad Ma’ruf, menilai kondisi ekonomi RI pascapandemi makin timpang dan melebar.
“Kondisi ekonomi RI pascapandemi makin timpang dan melebar sehingga melebar pula jurang kaya-miskin,” tuturnya dalam Diskusi Virtual Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita & Universitas Paramadina: Kesenjangan Kaya-Miskin Semakin Melebar; Evaluasi Kebijakan dan Pekerjaan Rumah Bagi Capres 2024, Ahad (23/7/2023)
Ia melihat kawasan metropolitan, sub-urban, dan pusat industri menjadi sumber utama kesenjangan ekonomi di Indonesia.
Ia juga menyebutkan penyebab kesenjangan atau ketimpangan ekonomi adalah karena recovery (pemulihan) perekonomian pascapandemi belum menyentuh masyarakat bawah.
“Potret ketimpangan ini bisa di lihat pada beberapa sektor yaitu sektor usaha, upah pasar lapangan kerja RI, dan upah pekerja berdasarkan gender,” ungkapnya.
Selain hal di atas, ia menyebutkan, yang menyebabkan ketimpangan adalah separuh simpanan bank RI dimiliki 0,02 persen populasi.
“Jumlah pemilik rekening berdasarkan estimasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif menyebutkan kepemilikan rekening penduduk Indonesia baru mencapai 55,7 persen pada tahun 2019. Ini artinya setiap pemilik rekening memiliki tiga rekening bank dan sebagian rekening nilai jumbo dimiliki korporasi, bukan perorangan,” bebernya.
Ketimpangan ekonomi ini, menurutnya, semakin diperparah dengan penguasaan tambang oleh swasta sedangkan kontribusinya ke negara sangat minim.
“Pengusaha tambang sedang berpesta pora khususnya batu bara karena harganya naik berkali lipat dari kisaran US$50 per ton pada medio 2020 menjadi kisaran US$400 per ton tahun lalu. Sedangkan negara tidak mendapat pemasukan signifikan,” paparnya.
Penanganan pemerintah RI terhadap warga miskin dan hampir miskin dengan bansos PKH agar ada penurunan angka kemiskinan, ia katakan semu dan tidak berkelanjutan.
“Tanpa bansos PKH warga miskin justru bisa naik 35 persen. Sebanyak 14,1 juta warga bergantung pada bantuan pangan pemerintah agar tidak jatuh miskin atau berada di bawah garis kemiskinan yaitu Rp550.458,- per kapita per bulan,” urainya.
Untuk mengatasi problem kesenjangan ekonomi RI, ia menawarkan ‘jihad’ politik/hukum/ekonomi yaitu di antaranya penegakan hukum dengan target IPK terukur untuk menekan angka Incremental Capital Output Ratio lebih dari 100 persen yang saat ini angkanya +- 6-7 persen.
“Selain itu harus ada strategi pengembangan dan peningkatan inovasi SDM, recofusing empat sektor ekonomi PDB yaitu pertanian, perdagangan, manufaktur, dan makanan dan minuman serta revisi beberapa UU terkait,” pungkasnya.[] Erlina