Mediaumat.info – Mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe dari jabatannya hingga jadi sorotan media luar negeri dinilai tidak mengejutkan.

“Mundurnya kedua pejabat utama, kepala dan wakil kepala otoritas IKN ini secara politis tidaklah mengejutkan,” ujar Pengamat Politik Islam Dr. Riyan M.Ag. kepada media-umat.info, Rabu (5/6/2024).

Menurut Riyan, meskipun sebagian pihak meyakini bahwa keduanya bukan mundur, tapi dipaksa mundur, Akan tetapi memang tuntutan rezim untuk merealisasi pembangunan IKN ini tidak berbanding lurus dengan sempitnya waktu dan minimnya biaya yang ada.

Ia membeberkan, sedari awal sebelum IKN dijadikan kebijakan rezim saat ini, sudah banyak pihak melakukan kritik karena dinilai tidak layak. Sebab kebutuhan dana besar yang diperkirakan Rp 500 triliun lebih, terkait pembiayaan IKN ini sangat membebani APBN. Klaim pemerintah bahwa pembangunan IKN tidak membebani APBN ternyata tidak diiringi dengan adanya kecukupan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Tidak Semasif Jokowi

Riyan melihat, besar kemungkinan proyek IKN di masa Prabowo tidak akan semasif rezim Jokowi apabila tetap dilanjutkan. Hal itu merujuk kepada pernyataan Prabowo di Qatar bahwa pembangunan IKN butuh waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Memang secara politis, karena Prabowo sebagai presiden terpilih tidak lepas dari dukungan rezim Jokowi, maka ada semacam “beban psikologis” untuk harus meneruskan proyek IKN. Tetapi disisi lain, Prabowo harus memprioritaskan program makan siang gratis yang diperkirakan menelan ratusan triliun rupiah yang juga dipersoalkan kelayakannya.

Terakhir Riyan mengatakan, sebagai kebijakan publik yang sangat ambisius, proyek IKN lebih baik dihentikan karena banyak mudharatnya.

Sebab, kata Riyan, skala prioritas dari sisi kebutuhan negeri dan bangsa ini bukanlah pindah IKN, tetapi ugal-ugalannya rezim dalam membuat program. Selain itu dari sisi pembiayaan sudah menyimpang karena sangat membebani APBN yang berarti membebani rakyat. Serta nihilnya investor asing, yang sebenarnya juga sarat masalah kalau masuk ke IKN.

“Masih banyak program yang mendesak untuk diprioritaskan seperti persoalan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” pungkas Riyan. [] Agung Sumartono

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat