Kepala BIN Sebut IKN Simbol Kedaulatan Negara, IJM: Sangat Naif!
Mediaumat.id – Menyanggah pernyataan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru menjadi simbol kedaulatan negara, Direktur Indonesian Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengatakan anggapan itu tak pantas dan naif.
“Kedaulatan seperti apa yang diinginkan oleh saudara Budi Gunawan? Menurut saya tidak sepantasnya seorang kepala BIN menganggap pindahnya ibu kota negara ini bagian dari kedaulatan negara. Menurut saya sangat naif sekali,” ujarnya kepada Mediaumat.id, Ahad (13/2/2022).
Pasalnya, alasan yang disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/2), IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) akan terpisah dengan kota-kota yang lainnya sehingga memiliki pertahanan keamanan yang cukup baik, menurut Agung, memang jauh dari kenyataan yang ada.
“Posisi Kalimantan Timur ini malah sangat rawan di tengah sistem pertahanan kita di wilayah tersebut belum siap. Baik secara SDM, sistem maupun alutsista,” terangnya.
Apalagi wilayah tersebut juga sangat berdekatan dengan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang membelah antara Sulawesi dengan Kalimantan yaitu Selat Makassar
Maknanya, jelas Agung, dari jalur ALKI sangat memungkinkan dilalui kapal selam musuh berikut kemampuannya menyerang IKN dengan sangat mudah dan cepat.
Ditambah wilayah Kaltim dekat dengan Laut Cina Selatan atau sekarang dikenal Laut Natuna Utara yang sangat nyata merupakan wilayah konflik dan menjadi permasalahan strategis di Indo Pasifik. “Untuk melakukan intercept (memintas) ke wilayah ibu kota negara, itu enggak butuh waktu dua jam,” ungkapnya.
“Sementara sistem pertahanan keamanan kita di wilayah tersebut sangat-sangat belum siap,” sekali lagi Agung menyayangkan.
Libatkan Swasta
Dari skema pembiayaan pun, pembangunan IKN akan melibatkan swasta, baik dalam bentuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha maupun swasta murni. Sehingga ia melihat, aspek profit yang akan diraih swasta juga sangat berbahaya bagi kedaulatan negeri ini.
Apalagi dari sisi postur APBN, Agung menilai, justru kondisi sistem APBN negeri ini sedang tidak baik-baik saja, karena memang sebagian besar diperoleh dari pajak dan utang. “Utang negeri ini saja sudah tembus di akhir Desember kemarin, 2021 itu Rp6.900 triliun,” bebernya.
Sehingga dengan tambahan beban pembangunan IKN yang biaya awalnya direncanakan Rp466 triliun, yang lantas diprediksi Agung bisa membengkak sampai Rp1.400 triliun, juga sangat berpotensi menambah utang sekaligus menjadikan makin kuatnya intervensi asing atas Indonesia.
“Jelas utang luar negeri ini ada syarat-syarat, seperti yang diungkapkan John Perkins dalam bukunya Confessions of an Economic Hit Man, ini intervensi asing itu bisa kuat sekali,” tuturnya.
Sedangkan, dari aspek stimulasi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan makin merata ke luar Pulau Jawa, menurut Agung akan sangat jauh dari harapan. Sebab, model pembangunan yang diterapkan masih dengan pendekatan kapitalisme.
“Apalagi kalau kita telisik lebih lanjut lagi bahwa negeri ini sedang menjalankan ektremisme ideologi kapitalisme,” tegasnya.
Pun, Indef (Institute for Development of Economics and Finance), telah mencatat satu kajian menarik bahwa pindahnya IKN tidak memberikan signifikansi terkait dengan pemerataan kue pembangunan.
“Yang pindah itu hanya tempatnya. Kalau ibarat handphone, yang ganti hanya casing-nya,” ucapnya.
Sementara lanjut Agung, dalamannya, yaitu model pembangunan kapitalisme yang mengandalkan utang, pajak, investasi asing, dan paling mentok mencetak uang, itu tetap sama.
“Semuanya ini akan berujung pada problem sistemis dari kapitalisme itu sendiri, yaitu apa yang disebut sebagai kesenjangan antara kaya dan miskin,” tandasnya.
Maka itu, muncullah kemudian kelompok 1% yang menguasai hampir sebagian besar sumber daya. “Kalaupun nanti daerah akan mendapatkan, hanya serpihan-serpihan kue kecil. Mentok yang akan dapat juga elite-elite daerah yang saat ini mungkin mendukung adanya pemindahan ibu kota negara,” pungkasnya.[] Zainul Krian
