Kemiskinan dan Ketidakseimbangan Ekonomi
Pembangunan tak berhasil menghapus jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin.
Oleh: M. Amin (Direktur Poverty Care)
Angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Berhadapan dengan wabah covid-19 ini, angkanya diperkirakan bertambah. Bila ditelaah taraf kehidupan masyarakat miskin dan rentan miskin, sebagian kelompok besar persentase pengeluaran mereka digunakan untuk kebutuhan makanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjamin dua kelompok itu untuk mendapatkan akses pangan dengan mudah. Pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan yang disebabkan akses pangan, termasuk akibat dari kehilangan pekerjaan.
Bila diamati, kemiskinan dan ketimpangan hari ini, merupakan problem yang timbul dari kekacauan struktur ekonomi. Inti masalahnya terletak pada distribusi kekayaan. Karena itu, untuk memecahkan masalah kemiskinan harus fokus pada masalah ini. Pertanyaannya, model distribusi kekayaan yang seperti apa yang dapat menjadi solusi?
Sistem ekonomi kapitalis menciptakan struktur ekonomi yang timpang disebabkan faktor kebebasan kepemilikan yang mendorong setiap orang berorientasi profit dan materialistik. Siapa yang kuat, merekalah yang menang yang lemah mati. Di sini berlaku hukum alam.
Ketika kita ingin menyelesaikan masalah kemiskinan berarti kita harus mengetahui dulu apa penyebab kemiskinan. Negara Kapitalis Barat melakukan pemiskinan secara sistematis melalui penciptaan ketergantungan ekonomi melalui utang yang harus dibayar dengan tingkat suku bunga yang sangat memberatkan dan manipulasi mata uang oleh IMF. Indonesia oleh elit politisi lalu diminta menetapkan kebijakan menyengsarakan rakyat seperti: mengurangi berbagai anggaran untuk kebutuhan masyarakat dan privatisasi BUMN. Dengan privatisasi sumberdaya alam, pemerintah berpotensi tidak lagi mempunyai kontrol terhadap sumber daya alamnya sendiri.
Berikutnya, kita cermati bahwa kapitalisme tidak hanya menciptakan struktur yang menjadikan sejumlah kecil individu menghisap masyarakat, tetapi juga menjadikan negara-negara kapitalis dan korporasinya sebagai ‘drakula’ yang menghisap sumberdaya ekonomi dunia. Untuk itu, dunia harus memformat ulang struktur ekonominya. Model yang baik adalah dengan berpijak pada syariah Islam dapat dijadikan solusi untuk masalah ini.
Struktur pertama yang harus dirombak adalah sistem kepemilikan. Islam membagi kepemilikan menjadi: kepemilikan individu, kepemilikan negara dan kepemilikan umum. Kepemilikan individu diakui karena merupakan bagian dari hak manusia untuk mempertahankan hidupnya. Kepemilikan individu diatur agar tidak menzalimi manusia lainnya. Karena itu, tidak boleh individu menguasai aset dan sumberdaya yang seharusnya masuk dalam kepemilikan negara atau pun kepemilikan umum.
Struktur kedua yang harus dirombak berkaitan dengan masalah pengembangan kekayaan atau investasi. Sistem ekonomi kapitalis menciptakan kegiatan ekonomi berbasis riba dan judi sehingga perbankan dan bursa saham menjadi poros ekonomi. Akibatnya, ekonomi didominasi sektor keuangan yang mempercepat tingkat ketimpangan ekonomi dunia. Sektor ini pula yang menjadi sumber krisis dunia dan berdampak pada penciptaan kemiskinan.
Dalam Islam semua transaksi ekonomi dan pengembangan kekayaan harus terikat hukum syariah dengan akad-akad yang syar’i dan adil. Wilayah transaksi pun hanya berada di sektor riil pada basis-basis kegiatan ekonomi yang dihalalkan syariah. Sistem moneter hanya berkaitan dengan sistem mata uang emas dan perak; tidak ada riba, judi, dan spekulasi.
Struktur ketiga adalah terciptanya suatu kondisi saat setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Politik ekonomi Islam harus menjadi basis kebijakan ekonomi. Politik ekonomi Islam adalah menjamin setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan pokok dan mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Politik ini mencegah kebijakan negara yang pro pemilik modal dan anti rakyat sebagaimana ekonomi liberal yang dijalankan sebagian besar negara saat ini.[]
