Mediaumat.id – Pernyataan Menteri Perdagangan yang menunjukkan ketidakmampuannya mengontrol mafia minyak, dinilai memilukan dan memalukan.
“Pernyataan Menteri Perdagangan ini memilukan dan memalukan, sekaligus tanda bahwa negara sudah pasrah dikuasai oleh oligarki, di antaranya oleh kartel atau mafia minyak goreng,” tutur Direktur Siyasah Institut Iwan Januar kepada Mediaumat.id, Jumat (18/3/2022).
Menurutnya, keadaan ini nyaris seperti gambaran di film-film Hollywood, ketika pemerintah dan aparat keamanan tak berdaya menghadapi kejahatan mafia. “Padahal, negara memiliki kekuatan konstitusi, memiliki aparat keamanan dan penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, namun akhirnya bertekuk lutut di bawah tekanan kartel,” ujarnya.
Ia membandingkan dengan sikap pemerintah ketika menghadapi kaum oposisi atau kelompok Islam yang kritis.
“Hal ini berbeda dengan sikap pemerintah bila menghadapi apa yang disebut kaum oposisi, atau kelompok Islam yang kritis, tudingan makar atau radikalisme disematkan dan pelakunya bisa langsung ditangkap,” ungkapnya.
“Padahal tindakan kartel perdagangan ini, jelas membahayakan kondisi negara,” lanjutnya.
Iwan mengatakan, rakyat dibuat kelimpungan bahkan chaos (kacau) di beberapa daerah. Namun, tak ada satu pun pengusaha besar yang diinvestigasi, apalagi jadi tersangka. “Hanya gudang-gudang kecil milik pengusaha biasa yang jadi sasaran operasi keamanan,” tambahnya.
Ia mengingatkan, dugaan terjadinya kartel sudah diingatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menyatakan struktur bisnis minyak goreng dalam negeri cenderung dikuasai oleh segelintir korporasi besar yang memiliki kekuatan untuk mengontrol harga.
“Ada 46,5% pangsa pasar minyak goreng di dalam negeri dikuasai oleh 4 produsen besar. KPPU juga menemukan, pelaku usaha terbesar dalam industri minyak goreng juga merupakan pelaku usaha terintegrasi dari perkebunan kelapa sawit, pengolahan CPO, hingga produsen minyak goreng,” jelasnya.
Ia melihat beginilah tata kelola industri dan perdagangan ala kapitalisme. Korporat-korporat besar menjadi raksasa bahkan diberikan injeksi megadana oleh pemerintah. “Lalu mereka leluasa mengontrol dan mengendalikan pasar, bahkan bisa menentukan harga untuk rakyat. Rakyat mesti tahu kalau perusahaan-perusahaan sawit, sebagian terhubung dengan para politisi dan pejabat negara,” tegasnya.
Jadi, kata Iwan, terlihat tumpang tindih kekuasaan dan tarik menarik kepentingan. “Beginilah demokrasi, kekuasaan politik itu ditopang oleh para elite politik yang berkolaborasi dengan pengusaha. Bahkan, sebagian penguasanya adalah pengusaha,” pungkasnya.[] ‘Aziimatul Azka