Mediaumat.info – Luthfi Affandi dari Indonesia Justice Monitor (IJM) menyepakati pernyataan mantan wapres Yusuf Kalla yang menyebut kebijakan Presiden Joko Widodo berdampak buruk bagi pemimpin selanjutnya khususnya terkait penggunaan anggaran untuk program yang tidak penting.
“Saya sepakat ya dengan pernyataan mantan wapres Yusuf Kalla yang menyebut kebijakan Presiden Joko Widodo berdampak buruk bagi pemimpin selanjutnya khususnya terkait penggunaan anggaran untuk program yang tidak penting,” ucapnya dalam Kabar Petang: Jokowi Jadi Beban di Masa Depan? di kanal YouTube khilafah News, Selasa (19/3/2024).
Menurutnya, tidak mudah memerintah Indonesia pada masa pemerintahan yang akan datang karena pemerintahan sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk sesuatu hal yang kadang-kadang tidak efisien dan tidak prinsip.
“Belum lagi banyak program yang dilaksanakan pemerintah Jokowi itu berbasis utang luar negeri. Ini jelas membebani APBN dan membuat pemerintahan berikutnya punya beban untuk mencicil utang tersebut,” urainya.
Menurutnya, alih-alih fokus, pemerintah berikutnya untuk melakukan pembangunan yang sifatnya strategis dan penting malah terbebani dengan menyicil utang. Bahkan bisa dikatakan pemerintahan Jokowi telah berutang secara brutal dan ugal-ugalan.
“Dalam rentang waktu sekitar sembilan tahun pemerintahan Jokowi, ia telah menambah utang luar negeri sekitar 1.571 triliun dari total utang sekitar 7.900 sekian triliun. Ini kan angkanya sangat besar dan fantastis,” ungkapnya.
Ia juga menyatakan sulit berharap pada sistem kapitalis untuk menyelesaikan kondisi ini karena APBN dalam sistem kapitalis justru akan memicu krisis ekonomi.
“APBN dalam sistem kapitalis kan bertumpu pada dua hal yaitu pajak dan utang. Keadaan ekonomi yang sedang melemah membuat pemasukan pajak berkurang. Akhirnya untuk menambal kekurangan APBN adalah dari utang luar negeri,” imbuhnya.
Jika sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah tidak diserahkan kepada asing, menurutnya, ini akan mampu untuk menopang ekonomi Indonesia.
“Harusnya kan sumber daya alam bisa dikelola pemerintah secara penuh. Jika ini dilakukan dengan mekanisme sistem Islam, pasti akan mampu memberi solusi ekonomi dan membuat negara semakin sejahtera,” tutupnya. [] Erlina