Mediaumat.news – Pakar Biologi Molekuler Ahmad Rusdan Utomo, Ph.D. mengatakan tidak kaget dengan pernyataan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI dr. Siti Nadia Tarmizi yang menyebut ada potensi kasus covid-19 lebih tinggi dari data pemerintah.
“Saya tidak kaget kalau realitanya penularan yang sebenarnya lebih tinggi daripada yang dilaporkan, tapi seberapa tinggi mungkin masih perlu dilihat lagi datanya,” ujarnya kepada Mediaumat.news, Ahad (6/6/2021).
Menurut, Ahmad Rusdan, hal itu karena memang 3T (testing, tracing, dan treatment) di Indonesia lemah terutama pada tracing atau kontak telusur. Hal ini juga diakui oleh Budi Gunadi Sadikin saat menerima jabatan menteri kesehatan (menkes).
Ia melihat, kelemahan ini terjadi saat kepemimpinan menkes sebelumnya yaitu Dr. Terawan, yang seharusnya menomorsatukan 3T dan bukannya malah bikin vaksin nusantara yang tidak jelas pembuktiannya.
Di satu sisi, Ahmad Rusdan menyebut, memang ada kenaikan jumlah laboratorium termasuk laboratorium swasta yang turut menaikkan jumlah tes, namun itu baru T yang pertama.
“Kenapa swasta tertarik untuk ikut T yang pertama? Karena ada insentifnya, seperti tes PCR komersil bagi mereka yang harus bepergian,” bebernya.
Sedangkan T yang kedua, yaitu kontak telusur, kata Ahmad Rusdan, jauh lebih berat, yaitu mencari 20-30 orang kontak erat dari setiap satu orang yang positif, dan ini adalah tanggung jawab dinas kesehatan setempat. Namun dinas kesehatan tidak sepenuhnya mampu. Maka menkes saat itu seharusnya mencari tahu apa akar masalah lemahnya T yang kedua ini.
“Maka ketika Pak Budi ambil alih, kita sudah dalam posisi T kedua yang lemah,” ungkapnya.
Sedangkan estimasi angka covid yang lebih tinggi dari rilis pemerintah, kata Ahmad Rusdan hal ini karena ketahuan dengan menggunakan tes antibodi sebagai immunosurveilans.
Ia menilai, memang sejak dulu para ahli epidemiologi di Indonesia sudah memperhitungkan bahwa kasus penularan di lapangan (kenyataan) akan lebih tinggi dari data yang dilaporkan berdasarkan tes RT-PCR. Ini karena tes RT-PCR masih sebatas sebagai T yang pertama, bukan bagian dari T yang kedua.
“Sementara untuk T kedua, yaitu tes RT-PCR untuk cek kontak erat, bisa dibilang tidak ada insentif finansialnya sehingga swasta tidak tertarik untuk ikut,” pungkas Ahmad Rusdan.[] Agung Sumartono
View Comments (1)
Tidaka akan ada yang pernah selesai dalam menangani masalah jika sistem yang dipakai adalah sistem yang berasal dari manusia. Yaitu, sistem kapitalisme. Dari awal banyak ahli yang menyarankan untuk lockdown dan penuhi kebutuhan masyarakat. Tapi nyatanya hanya gonta-ganti nama penanganan pandemi. Walhasil, lonjakan kasus terus meningkat.