Kalau KKB Hanya Kelompok Kriminal Pemeras, Mengapa Korban Terus Berjatuhan?
Mediaumat.id – Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Papua hanya sekelompok kriminal pemeras diragukan oleh Direktur Siyasah Institute Iwan Januar.
“Kalau benar KKB hanyalah kelompok kriminal pemeras, mengapa korban terus berjatuhan?” ujarnya kepada Mediaumat.id, Rabu (24/5/2023).
Iwan mengungkap sepanjang tahun 2022 saja terdapat 53 korban jiwa. “Apakah bisa kelompok pemeras sampai membunuh 6 orang prajurit Kopassus yang terlatih? Apakah ada kelompok kriminal pemeras yang menyerukan separatisme dan mendapat dukungan dari beberapa negara internasional seperti Inggris, Australia dan Selandia Baru?” tanyanya.
Menurutnya, kalau KSAD bermaksud gimmick politik untuk merendahkan status kelompok teroris OPM, juga tidak tepat. “Faktanya mereka bisa bertahan puluhan tahun, membuat kerugian pada warga dan negara, juga mampu melawan aparat keamanan,” ungkapnya.
Pernyataan KSAD bahwa mereka bisa membasmi OPM, kata Iwan, sampai sekarang juga tidak terwujud. “Kelompok teroris ini makin berani melakukan serangan juga terus menyuarakan separatisme,” ujarnya.
Iwan melihat yang terjadi pemerintah Indonesia berada dalam tekanan internasional seputar HAM dan berbagai kepentingan asing, khususnya Amerika Serikat dalam persoalan Papua.
“Semua kepala negara Indonesia takut mendapatkan tekanan dunia internasional bila melakukan operasi militer menumpas OPM dengan tuduhan pelanggaran HAM. Hal seperti ini sudah terjadi dalam kerusuhan di Timor Leste tahun 1999,” tandasnya.
Kepentingan AS
Iwan menilai, kepentingan AS amat besar terhadap Papua. “Sudah jelas di sana ada tambang emas milik Freeport, dan bukan hanya emas tapi juga logam seperti tembaga dan perak. Terakhir BRIN meyakini kandungan uranium berlimpah di Papua,” tuturnya.
Maka, kata Iwan, Papua harus dijaga dari semua kelompok separatisme dan dari tekanan kepentingan asing. “Kekayaan alam Papua harus dikembalikan menjadi milik umum dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Papua. Ironi, emasnya berlimpah, tapi Propinsi Papua dan Papua Barat menurut data BPS tahun 2022 menempati urutan teratas sebagai propinsi termiskin di tanah air,” ungkapnya.
Iwan mengingatkan, kuncinya Indonesia harus berani melawan dunia internasional dan mengambil alih kekayaan alam milik rakyat sendiri. “Jangan mau jadi dicengkeram asing terus,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it
