Mediaumat.id – Menyoroti Kaesang putra bungsu Presiden Jokowi yang dilantik jadi Ketua umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Luthfi Affandi dari Indonesia Justice Monitor (IJM) menyatakan, hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dan punya akses uang yang berpeluang menjadi pejabat.

“Kaesang jadi ketua umum PSI itu akan semakin menegaskan bahwa hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dan punya akses uang yang tidak terbatas, itulah yang punya peluang besar menjadi pejabat di Republik ini,” ujarnya dalam acara Kabar Petang: Kaesang Ketum PSI Masuk Grand Desain Strategi Jokowi? di kanal YouTube Khilafah News, Selasa (3/10/2023).

Sementara rakyat, lanjutnya, hanya akan selalu menjadi obyek yang suaranya diperebutkan menjelang kontestasi politik lima tahunan.

“Wajar kalau kemudian masyarakat itu semakin muak dengan kondisi yang ada, apalagi melihat fenomena belakangan ini katanya kesetaraan ya. Ee orang-orang di partai PSI itu sendiri yang pasti akan bisa melihat,” ujarnya.

Hubungan

Luthfi juga membeberkan bahwasanya hubungan penguasa dengan kekuatan para pemilik modal di dalam sistem politik demokrasi itu adalah keniscayaan. “Memang begitulah adanya gitu ya, hubungan antara penguasa dengan pengusaha itu seperti enggak bisa dipisahkan memang sulit dipisahkan,” tuturnya.

Keduanya (penguasa dan pengusaha) saling membutuhkan.

“Politisi yang berharap jadi penguasa ya pemegang kebijakan itu membutuhkan modalnya para pengusaha, karena modal politik itu sangat besar ya, sementara para pengusaha membutuhkan apa membutuhkan jaminan berusaha hingga jaminan perizinan untuk membesarkan ya lebih mengguritakan bisnisnya,” lanjutnya.

Di dalam situasi politik seperti ini, tuturnya, jargon tentang kedaulatan rakyat itu hanya akan menjadi ilusi.

“Ini, kedaulatan rakyat itu omong kosong yang tidak pernah akan terwujud dalam kehidupan gitu ya, yang ada itu bukan bukan kedaulatan rakyat melainkan kedaulatan oligarki dan partai politik,” bebernya.

Solusi

Luthfi juga menjelaskan terkait solusinya, yakni sudah saatnya kaum Muslim sebagai penduduk mayoritas di negeri ini meninggalkan demokrasi yang didesain tidak untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan oligarki.

“Karena itu sudah saatnya umat Islam itu menggunakan sistem politik yang berkeadilan sistem politik yang berasal dari Allah SWT, dicontohkan oleh Nabi SAW, diwariskan Rasulullah SAW, ya yang itu ya para ulama menyebut dengan sistem khilafah,” tandasnya. [] Setiyawan Dwi