Jokowi Larang Pejabat Bukber, Siyasah Institute: Keputusan Suka-Suka

 Jokowi Larang Pejabat Bukber, Siyasah Institute: Keputusan Suka-Suka

Mediaumat.id – Larangan Jokowi kepada pejabat negara untuk menggelar buka bersama (bukber) selama Ramadhan 1444 H dinilai keputusan suka-suka.

“Padahal Presiden punya menteri kesehatan, punya banyak penasihat, tapi kenapa keputusan macam ini bisa muncul? Artinya pemerintah mengabaikan akal sehat dan sains dalam pengambilan keputusan. Malah bisa dibilang jadi suka-suka,” tutur Direktur Siyasah Institute Iwan Januar kepada Mediaumat.id, Jumat (24/3/2023)

Menurutnya, Presiden Jokowi seperti tidak punya basis data atau sains ketika keluarkan kebijakan ini, yakni alasannya karena transisi dari pandemi ke endemi. “Padahal seperti yang harusnya bisa dia lihat aktivitas masyarakat sudah begitu bebas; kerumunan di mana-mana. Kemarin masyarakat dan pejabat berkerumun di acara nikahan anaknya, tidak ada interupsi dan larangan. Belum lagi konser musik di mana-mana jalan normal saja. Tidak ada larangan kerumunan dengan alasan Covid-19. Kenapa sekarang mendadak ada larangan buka puasa bersama dengan alasan itu?” ungkapnya.

Namun, kelihatannya setelah mendengar banyak kritikan, kata Iwan, akhirnya Presiden meralat pernyataannya, dengan mengatakan kalau larangan itu hanya berlaku untuk pejabat negara, bukan untuk masyarakat umum.

“Dari dua kali pernyataan itu kelihatan kalau Presiden tidak punya sikap yang tegas atau kebijakan yang detail, sehingga begitu muncul kegaduhan langsung diralat,” ujarnya.

Iwan menilai, pada akhirnya warga, khususnya kaum Muslim juga jadi semakin tidak percaya pada keputusan pemerintah, dan curiga, karena pengetatan kebijakan ini dengan alasan pandemi atau endemi seringnya terjadi saat bulan Ramadhan dan Lebaran, tapi longgar lagi ketika Nataru. “Ini mengherankan,” tukasnya.

“Beginilah kalau negara ada tapi tidak bertujuan me-ri’ayah urusan rakyat. Jadi, pemerintah buat kebijakan namun sering tidak membela kepentingan dan keselamatan rakyat. Dalam Islam, pemimpin itu laksana perisai, harus melindungi kepentingan rakyat,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it

Share artikel ini:

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *