Mediaumat.id – Blusukannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan toko swalayan saat berada di Yogyakarta dinilai sebagai pencitraan basi. “Maka blusukan ke minimarket itu pencitraan basi,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Erwin Permana kepada Mediaumat.id, Senin (14/3/2022).

Menurut Erwin, sebenarnya banyak hal penting yang bisa Jokowi lakukan dengan kapasitasnya sebagai presiden sebelum cek langsung ke minimarket. Sebab meskipun dengan dicek langsung ke lokasi pasar atau minimarket, tetap tidak akan secara otomatis membuat kelangkaan minyak goreng berakhir.

Erwin mengatakan, sebelum dicek kelapangan secara langsung, banyak hal lebih penting yang harus terlebih dahulu Jokowi bisa lakukan, misalnya: mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng kepada semua produsen hingga kebutuhan dalam negeri terpenuhi, menjatuhkan sanksi tegas dan keras kepada perusahaan yang sudah nyata-nyata terbukti melakukan penimbunan minyak goreng, mengusut dari mana sumbernya partai-partai yang membagi-bagikan minyak goreng tersebut apakah ada main mata dengan para penimbun, dan terakhir memastikan mekanisme rantai pasok dari industri berjalan dengan lancar hingga ke pengguna akhir. Jika serangkaian kebijakan tersebut belum ditempuh, maka blusukan itu hanya pencitraan basi.

Erwin menegaskan, semua kebijakan terebut harus dilakukan dengan serius, sebab minyak goreng merupakan masuk ke dalam sembilan bahan pokok (sembako). Saat ini kelangkaan minyak goreng telah menimbulkan korban jiwa. Dengan produksi berlimpah mestinya tidak boleh terjadi kelangkaan.

Terakhir, Erwin menyebut, Jokowi kerap kali pencitraan dengan blusukan, tetapi kebijakannya justru menyengsarakan rakyat banyak. Sehingga itu mengonfirmasi ketidakcakapan Jokowi dalam memimpin.

“Dia mengira dengan topeng pencitraan tanpa diiringi dengan serangkaian konsep dan desain kebijakan Indonesia bisa sejahtera,” pungkasnya.[] Agung Sumartono