Jika Ada Pengamat Berkomentar, Maka Itu Petunjuk yang Harus Diikuti

Mediaumat.id – Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana menilai jika ada pengamat yang berkomentar salah satunya terkait logistik di Indonesia maka itu adalah petunjuk, bukan malah geram sebagaimana Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan

“Ketika ada pengamat yang berkomentar seperti itu maka itu petunjuk yang harus diikuti, itu ilmu,” ungkapnya kepada Mediaumat.id, Jumat (21/7/2023).

Pada faktanya, menurut Erwin, memang kondisi logistik di Indonesia mahal, biaya antar pelabuhan mahal, juga terdapat pungli di sana sini, serta administrasinya ribet.

“Kenapa kemudian kita menjadi negara yang seperti anti dengan kritik. Bukankah kritik itu akan membangun kita, bukankah kritik itu menunjukkan kita mana yang benar mana yang salah?” tuturnya.

Karena itu, menurut Erwin, pernyataan Luhut yang mengaku geram terhadap para pengamat itu menunjukkan bahwa dia arogan. Termasuk pernyataannya yang akan memanggil Bank Dunia karena menurunkan indeks kinerja logistik (LPI) Indonesia hingga 17 peringkat di 2023.

“Dengan dia mengatakan memanggil Bank Dunia, ‘tell me!’ segala macam itukan enggak sepantasnya, enggak eloklah untuk negeri yang sebesar Indonesia,” jelasnya.

Erwin memandang, itu adalah cermin agar Indonesia berubah. “Enggak bolehlah sok arogan begitu. Dengan begitu menunjukkan betapa kita ini dipimpin oleh orang yang enggak kapabel,” timpalnya.

Paradigma Materialisme

Ia memandang, problem biaya logistik yang mahal dan peringkat manajemen yang bobrok itu tidak lepas dari paradigma materialisme.

“Kenapa kemudian pungutan sana sini padahal mereka sudah digaji? Pejabat-pejabat perhubungan itu masih mungut liar sana sini karena materialistis, gaya hidup materialistis, menomorsatukan materi,” bebernya.

Karena itu, jika masalahnya ada pada paradigma tersebut, maka paradigma itu harus diganti, harus diubah, yaitu dengan paradigma Islam.

“Paradigma Islam, yakni paradigma pelayanan dalam urusan publik, sebagai pejabat negara, birokrat negara, itu sebagai pelayan negara. Itu yang harus diperbaiki,” pungkasnya.[] Ade Sunandar

Share artikel ini: