Mediaumat.news – Peretasan jaringan sepuluh kementerian dan lembaga negara Indonesia oleh hacker Cina dinilai Pengamat Politik Islam dan Militer Dr. Riyan, M.Ag. sangat berbahaya dan memprihatinkan. “Menurut saya, ini adalah kondisi yang sangat berbahaya dan memprihatinkan,” tuturnya kepada Mediaumat.news, Ahad (12/9/2021).

Riyan beralasan, hal ini berbahaya karena terkait dengan keamanan data di setiap kementerian dan lembaga negara dan kalau benar-benar bisa dikuasai datanya, digunakan untuk apa oleh pihak peretas dengan segala kepentingan jahatnya.

Menurutnya, ini juga memprihatinkan karena menunjukkan keamanan data siber Indonesia terindikasi sangat lemah dan terus berulang. “Ini sudah terjadi sebelumnya, seperti bocornya 279 juta data penduduk Indonesia dari BPJS Kesehatan, pencurian data e-commerce dari tokopedia, bocornya sertifikat vaksin presiden di e-HAC, dan lain-lain. Juga fakta serangan siber di Indonesia lebih 741 juta sejak Januari hingga Juli 2021, setara dengan 40 serangan siber per detik,” ungkapnya.

Meskipun membutuhkan kajian lebih lanjut terkait kemungkinan relasi antara peretasan dengan operasi intelijen Cina, Riyan menduga kemungkinan ke arah itu tentu tetap terbuka. “Yang menjadi bahaya adalah, bila data yang diretas berhubungan dengan berbagai kebijakan rahasia pemerintah Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan atau berbagai kebijakan bidang lain, tentu akan berpotensi melemahkan kinerja Indonesia menghadapi Cina. Maka, kemungkinan tersebut harus segera diantisipasi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Riyan berharap, pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah, antara lain:

Pertama, pemerintah harus memiliki roadmap kebijakan keamanan siber secara terpadu dan berkesinambungan. “UU Keamanan Siber bahkan sudah darurat. Memang sudah ada RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (2019) yang diajukan pemerintah melalui BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Tetapi banyak pakar menilai RUU tersebut masih banyak yang harus disempurnakan substansinya,” bebernya.

Kedua, pemerintah harus meningkatkan kemampuan infrastuktur dan kualitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber secara integratif dan berdaya, menghadapi berbagai bentuk perang siber yang akan semakin kompleks di era digital. “Dengan kemampuan ini, maka kita akan mampu menjadi subjek dan pemenang dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman siber di masa depan, baik di dalam maupun luar negeri,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it