Jajak Pendapat, Tolak Normalisasi Sudan dengan Yahudi

Demonstrasi Memprotes Kesepakatan Normalisasi Hubungan dengan Israel di Khartoum, Sudan

Hasil survei tahunan Arab Opinion Index (AOI) ketujuh telah dirilis. AOI memang patut menjadi perhatian setiap peneliti, mengingat nilai yang dikeluarkannya dalam mencerminkan keadaan suatu negara. Tahun ini, 13 negara Arab termasuk Sudan ikut dalam polling itu. Angka dan persentase mengenai posisi rakyat Sudan mengenai masalah normalisasi dengan Israel memberikan pandangan yang mendalam dan indikatif yang menjelaskan sikap rakyat Sudan terhadap masalah yang sensitif ini. Hal ini mengharuskan para pembuat keputusan di Sudan – baik pemerintah sipil maupun sayap militer yang memimpin proses normalisasi di Sudan – untuk mempertimbangkan hasil polling ini dan mempertimbangkannya.

Hasil polling tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Sudan, sekitar 77 persen, mengatakan bahwa masalah Palestina adalah masalah semua orang Arab dan bukan hanya masalah orang Palestina saja. Mayoritas di wilayah perkotaan mengkonfirmasi hal yang sama, yaitu 72 persen, semenara di pedesaan 79 persen. Opini publik Sudan di antara 74 persen keluarga kaya, 75 persen keluarga yang hidup dengan mengandalkan gaji dan 80 persen keluarga berpenghasilan rendah setuju dengan pernyataan ini. Adapun opini publik Sudan tentang masalah pengakuan terhadap Israel, 88 persen wanita menolak pengakuan ini, sementara 83 persen pria menolaknya.

Perlu dicatat bahwa persentase kelompok usia dari mereka yang menolak pengakuan atas Israel adalah sebagai berikut: 85 persen dari mereka berusia antara 18 hingga 24 tahun dan mereka yang berusia di atas 55 tahun. Sementara itu, 90 persen dari mereka yang berusia antara 44 hingga 45 tahun menolak pengakuan ini. Mengenai tingkat pendidikan: 88 persen dari mereka adalah buta huruf, 85 persen tidak menyelesaikan sekolah menengah, 87 persen menyelesaikan sekolah menengah atas, dan 85 persen memiliki gelar pendidikan tinggi menolak pengakuan terhadap Israel. Persentase mereka yang menolak pengakuan di wilayah perkotaan lebih rendah dibandingkan di pedesaan, masing-masing 83 persen dan 87 persen.

Alasan yang diberikan oleh para responden yang setuju untuk mengakui Israel adalah: Israel pasti ada (2,1 persen), telah diakui dan perjanjian damai telah ditandatangani dengan negara itu (3 persen), untuk mencapai perdamaian dan stabilitas yang komprehensif di kawasan itu ( 2,1 persen), karena Israel adalah sebuah negara seperti negara lain dan harus memiliki sebuah negara (0,7 persen), karena kepentingan bersama (0,8 persen) dan kekaguman atas kemajuan dan perkembangan teknologinya (0,3 persen). Mereka yang setuju atas pengakuan ini berjumlah 13,5 persen dan yang keberatan berjumlah 79,4 persen.

Adapun alasan yang dikemukakan oleh penentang Israel, yang merupakan alasan yang paling umum adalah: karena merupakan negara penjajah, menduduki dan menetap di Palestina (24 persen), karena merupakan negara teroris dan mendukung terorisme (11 persen), mereka yang menentang karena alasan agama (8,3 persen), Israel adalah negara ekspansionis yang berusaha untuk mendominasi atau menduduki negara-negara di dunia Arab dan menguasai kekayaan mereka (7,9 persen), karena itu Israel menggusur rumah-rumah rakyat Palestina dan terus menindas dan membunuh mereka ( 6,8 persen) dan karena permusuhannya terhadap rakyat Sudan dan Arab pada umumnya (5,8 persen).

Sejumlah fakta terungkap, yang paling menonjol merujuk pada mereka yang mengadopsi ilusi bahwa normalisasi memprioritaskan “kepentingan Sudan”. Ini adalah frasa yang tidak tepat dan menyesatkan, karena tidak ada kepentingan umum rakyat Sudan dengan Israel. Selain itu, tidak ada alasan untuk kepentingan seperti itu dengan Israel di masa depan, karena klausul kepentingan tidak termasuk dalam pernyataan resmi mana pun yang dikeluarkan oleh Israel mengenai hubungan dengan Sudan, karena secara eksplisit hanya berbicara tentang pendeklarasian hubungan. Hal ini menegaskan bahwa pandangan Israel tentang hubungannya dengan Sudan terfokus pada satu hal – mengabaikan tiga hal penolakan Arab yang dikeluarkan oleh KTT Arab di Khartoum setelah kekalahan (dalam perang) di tahun 1967. Hal ini secara eksplisit diungkapkan dalam sebuah artikel di The Jerusalem Post Israel tanggal 3 Oktober yang ditulis oleh Neville Teller, berjudul “Bisakah kita mengubah ‘tiga penolakan” Khartoum menjadi ‘tiga penerimaan?” “Ide dalam artikel itu mewujudkan esensi apa yang ingin dicapai Israel dengan Khartoum, yang tidak lebih daripada penghinaan dan ketundukan.

Sangat menarik bahwa mereka yang tertarik dengan normalisasi di Sudan ini terutama adalah kelompok militer di dalam dan di luar Dewan Kedaulatan, serta beberapa kekuatan yang terkait dengan rezim lama yang tidak memiliki bobot politik. Apa yang menyatukan anggota militer itu adalah keterikatan mereka pada kekuatan regional dan keterlibatan mereka dalam perang di Yaman dan Darfur, dan yang terpenting, kurangnya memahami kondisi politik, kelemahan dan dorongan kecerobohan mereka.

Saya akan mengakhiri dengan insiden masa lalu. Saya pernah ditemani Dubes Sudan dan penyair Muhammad Al-Makki Ibrahim, saat kami menuju markas Kementerian Luar Negeri Sudan di Khartoum. Sepanjang perjalanan, kami membahas keterlibatan Presiden Jaafar Nimeiry yang mendukung penandatanganan Perjanjian Camp David oleh Presiden Anwar Sadat. Saat berjalan Al-Makki dihentikan oleh seorang pria tua, salah seorang pengemudi yang berusia tua di kementerian, dan secara terus terang bertanya kepadanya: “Apa pendapat Anda tentang Perjanjian Camp David?” Tanpa ragu, pria itu menjawab: “Pengkhianatan”. Duta Besar itu kemudian menoleh ke arah saya dan berkata: “Lihat? Ini adalah kesadaran rakyat. ”

Inilah tepatnya yang dikonfirmasi oleh hasil jajak pendapat bersejarah ini, dan apa yang akan dibuktikan oleh rakyat Sudan dengan menolak normalisasi dengan imbalan ketundukan dan ketaatan.

Diterjemahkan dari Al-Araby Al-Jadeed, Oktober 2020