Izin Pendirian Rumah Ibadah Tanpa Libatkan FKUB, Upaya Menggeser Bandul Pemerintahan Menuju ke Arah Otoriter
Mediaumat.id – Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky menilai usulan agar izin pendirian rumah ibadah tidak melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan upaya menggeser bandul pemerintahan menuju ke arah yang makin otoriter.
“Usulan agar izin pendirian rumah ibadah ditarik ke pusat (Kementerian Agama) tanpa melibatkan unsur masyarakat (FKUB) merupakan upaya menggeser bandul pemerintahan ke arah yang makin otoriter,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Selasa (11/4/2023).
Menurutnya, itu akan menjauhkan harapan untuk membentuk pemerintahan yang baik (good governance).
Wahyudi menilai, paling tidak ada tiga bahaya dari usulan tersebut. Pertama, pemerintah makin otoriter.
“Otoriter karena diberi kewenangan memberi izin tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah bisa saja memberi izin, bahkan memaksakan membangun rumah ibadah tanpa mendengar suara dan keinginan masyarakat,” ungkapnya.
Kedua, usulan tersebut dapat memunculkan rumah ibadah yang tidak diperlukan masyarakat bahkan tidak disukai masyarakat.
“Bisa orang kaya, yang bisa mendapatkan izin dari pemerintah pusat mendirikan rumah ibadah sendiri. Bahkan dibuat besar dan megah. Sementara masyarakat sekitar tidak memerlukan rumah ibadah itu. Bahkan masyarakat tidak suka rumah ibadah itu berdiri karena tidak ada umatnya,” bebernya.
Ketiga, usulan tersebut berpotensi memicu konflik horizontal.
“Jika masyarakat tak suka dan tetap dibangun rumah ibadah di tengah masyarakat itu maka berpotensi terjadi konflik. Meskipun dijaga aparat namun jika masyarakat marah maka justru aparat akan berhadapan dengan sesama anak negeri ini,” ungkapnya.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai yang mengusulkan penghapusan rekomendasi FKUB, meskipun pada akhirnya usulan tersebut ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana yang disampaikan tempo.co (7/4).
Sikap Umat Islam
Menurut Wahyudi, sikap umat Islam mesti konsisten untuk menjaga kerukunan. Kemudian terus melakukan edukasi (dakwah) kepada masyarakat agar makin cerdas dan tidak mudah diprovokasi.
Selain itu, Wahyudi mengingatkan agar tetap menjaga ukhuwah dan persatuan. Jika itu bisa terlaksana maka itu untuk kita.
“Jangan beri ruang rezim jokowi makin otoriter,” pungkasnya. [] Ade Sunandar
