Mediaumat.id – Menanggapi pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo yang mengatakan setidaknya enam belas PNS gagal menjadi eselon I akibat terpapar radikalisme, Direktur Pamong Institute Wahyudi Almaroky menduga isu radikalisme hanya dijadikan alat untuk menjegal siapa saja yang beda pendapat dengan rezim.

“Patut diduga isu radikalisme dijadikan alat untuk menjegal siapa saja yang dianggap beda pendapat dengan rezim yang sedang berkuasa,” ujarnya kepada Mediaumat.id, Sabtu (4/12/2021).

Menurut Wahyudi, hal ini mirip dengan kebijakan orde Baru, bahkan lebih parah dari orde Baru. Sebab sekadar punya pandangan lain atau punya inovasi lain, atau tak setuju diajak kolusi maka sudah cukup dituding sebagai radikal. Kalau di masa Orba, untuk menjegal orang yang beda pendapat, cukup dituding anti Pancasila atau terpapar komunis. Justru di masa kini dituding anti Pancasila dan terpapar radikalisme.

“Kalau terpapar komunis nampaknya tidak jadi perhatian. Jelas ini lebih sadis dari orde Baru,” tegasnya.

Wahyudi menilai, radikalisme bukan lahir dan bersumber dari Indonesia dan bukan pula ajaran Islam. Tapi radikalisme ini adalah agenda penjajahan global sebagai bagian dari ‘war on terorisme’ untuk mengontrol negara-negara jajahan.

Wahyudi mengingatkan, mestinya Menpan RB fokus meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan malah ikut-ikutan membahas radikal-radikul yang menambah gaduh ruang publik dan tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terakhir, kata Wahyudi, cara pandang penguasa seperti ini adalah anti kebhinekaan. Dan ini sangat berbahaya karena berpotensi mengancam persatuan dan persaudaraan dalam kehidupan bernegara. “Cara pandang seperti ini mesti segera dihentikan,” pungkasnya.[] Agung Sumartono