Mediaumat.id – Kabar Israel dan Turki sepakat untuk memulihkan kembali hubungan diplomatik dengan menerima kembali duta besar masing-masing negara, menunjukkan bahwa Turki tidak lebih sebagai negara sekuler
“Ini menunjukkan bahwa Turki sesungguhnya tidak lebih dari sebuah negara sekuler,” ujar Direktur Forum World on Islamic Studies (FWIS) Farid Wadjdi kepada Mediaumat.id, Sabtu (24/9/2022).
Menurut Farid, dalam sebuah negara sekuler itu yang jadi pertimbangan bukanlah perkara halal dan haram, tapi yang jadi pertimbangan adalah pragmatisme dengan mengatasnamakan kepentingan nasional. Karena itu menggambarkan Turki sebagai negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang terikat pada aturan-aturan Islam, sungguh tidak pada realitanya.
Oleh karena itu, Farid mengingatkan, sikap kaum Muslim terhadap negara Turki ini harus obyektif dengan tidak menerima apa pun kebijakan rezim Erdogan, terutama hanya melihat dari sisi individunya saja. Tapi harus melihat apa yang dilakukan Erdogan merupakan bagian kebijakan Turki sebagai negara Sekuler.
Farid menilai, pemulihan hubungan dengan Israel itu juga menunjukkan bahwa citra yang dibangun oleh rezim Erdogan seolah-olah sebagai suatu pemerintahan yang islami itu jauh dari kenyataannya. Dan rezim Erdogan bukanlah tipe ideal dari sebuah pemerintahan Islam karena Turki tetaplah sebagai negara sekuler.
Ia melihat, tidak cukup rezim yang secara individu seolah-olah baik, tapi secara kebijakannya bertentangan dengan Islam. Karena dalam sebuah negara, kebijakan pemerintah atau penguasa itu tidak bisa dilepaskan dari sistem kenegaraannya.
Terakhir Farid mengecam, bahwa yang dilakukan oleh rezim Turki sama dengan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa negeri Islam lainnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan umat Islam untuk membebaskan Palestina. Karena meningkatkan hubungan diplomatik sampai tingkat duta besar, berarti mengakui eksistensi penjajah Yahudi.
“Semua ini menunjukkan kepada kita pentingnya negara khilafah yang menumbangkan penguasa-penguasa pengkhianat ini dan menyatukan negeri Islam di bawah naungan khilafah untuk membebaskan Palestina,” pungkasnya.[] Agung Sumartono