Mediaumat.id- Koordinator Indonesian Valuation for Energy and Infrastructur (Invest) Ahmad Daryoko menyebut saat ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) hanya sebagai ‘kacungnya’ kartel listrik swasta.

“Dan ini bisa dipastikan karena perubahan posisi PLN yang saat ini hanya sebagai EO (event organizer) atau ‘kacungnya’ kartel listrik swasta,” ujarnya dalam rilis yang diterima Mediaumat.id, Jumat (17/6/2022).

Menurut Daryoko, meskipun data dari Ditjend Gatrik ESDM per April 2021 daya terpasang pembangkit PLN Jawa-Bali masih unggul yaitu sebesar 41.596 MW dibanding pembangkit IPP swasta yang hanya sebesar 20.556 MW, namun bisnis pembangkit tidak bisa hanya diukur pada parameter daya terpasang saja.

“Tetapi juga tergantung pada berapa jam per hari pembangkit itu beroperasi. Makin tinggi jam operasi makin banyak menghasilkan uang. Kecuali pembangkit IPP swasta yang kerja tidak kerja setrumnya tetap dibeli PLN sebesar 70 persen dari asumsi pembangkit tersebut beroperasi seharian, ini yang disebut ToP (take or pay) clause.

Ia membeberkan, dari seminar PP IP dan SP PJB 20 Juli 2021 diperoleh data bahwa saat itu operasional pembangkit Jawa-Bali mayoritas (90 persen) dikuasai swasta, dan hanya sekitar 3.000 MW (10 persen) adalah pembangkit PLN. Artinya selama ini sebesar (41. 596-3.000) 38.596 MW pembangkit PLN di Jawa-Bali mengalami RSH (reserve shutdown hours) alias mangkrak.

Selanjutnya, tutur Daryoko, nanti kalau transmisi PLN sudah dibikin subholding, maka PLN P2B (Pusat Pengatur Beban) akan lepas dari PLN dan menjadi Unit Independen Pengatur Sistem dan Pengatur Pasar, maka selanjutnya Jawa-Bali akan terjadi MBMS (multy buyer and multy seller) System. Sehingga, tidak ada subsidi lagi di seluruh golongan tarif. Dan melihat pengalaman Kamerun pada tahun 1999 (dari Sidang MK 2003), tarif listrik akan melonjak rata-rata sampai 7 kali lipat. Maka untuk pemanasan sekarang dimulailah dari daya 3.500 VA ke atas.

“Begitulah salah satu strategi kartel listrik swasta yang dimotori ‘oligarki peng-peng’ mengumpulkan pundi-pundi untuk pasang capres 2024 sebagai ‘kuda tunggangan’ masa depan, sekali lagi ini baru yang di PLN, belum sektor lain!” tegasnya.

Terakhir, ia menceritakan, dari sisi internal PLN biasanya kalau ada musibah kematian, YPK (Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan) yang memegang satu lembar saham ESHOP (Employ Share Ownership Program) PT PLN (Persero), menyumbang Rp2 juta sebagai sumbangan duka cita untuk pensiunan yang mendapat musibah.

“Namun beberapa bulan yang lalu YPK mengumumkan bahwa sumbangan duka tersebut hanya akan diberikan Rp1 juta dengan alasan pendapatan YPK menurun,” pungkasnya.[] Agung Sumartono