Mediaumat.info – Pakar Ekonomi Syariah mengungkapkan siklus ekonomi kapitalis yang menyebabkan banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kalau saya lihat, fenomena yang terkait dengan PHK itu, itu sebenarnya kan terkait dengan akibat siklus ekonomi ya, siklus ekonomi penerapan sistem ekonomi kapitalis,” ujarnya dalam Kabar Petang: Akibat Tak Fokus Soal Industrialisasi, Ekonomi RI dalam Bahaya? di kanal YouTube Khilafah News, Kamis (11/7/2024).

Di dalam sistem ekonomi kapitalis, lanjutnya, memang sebuah kemestian akan adanya krisis itu terjadi. Karena dalam sistem ekonomi kapitalis ada siklus ekonomi nanti berada di bawah, kemudian ada recovery, kemudian puncak, kemudian resesi kembali lagi. Kemudian kepada titik nadir dan terus berputar.

“Dan, fenomena krisis itu akan selalu diawali dengan tadi, memburuknya kondisi perekonomian, yang salah satunya ditandai dengan adanya inflasi tinggi dan juga ditandai dengan banyaknya pengangguran, sehingga akan melahirkan korban-korban baru yaitu orang-orang miskin akibat PHK,” bebernya.

Menurutnya, tidak ada optimisme dalam sistem ekonomi kapitalis. “Malah kondisi ekonomi kita itu semakin parah semakin terpuruk gitu kan?” tanyanya retoris.

Indikasinya, jelas Arim, utang semakin tinggi, sumber daya alam semakin dieksploitasi oleh negara-negara kapitalis, sementara rakyat terus diperas dengan berbagai pungutan atau pajak.

“Sehingga, kalau kita kaitkan tadi, justru kalau kita lihat, Indonesia itu enggak bisa atau sulit untuk bisa berkembang, malah semakin rusak itu ekonominya,” tuturnya.

Menjadi Kuat

Agar ekonomi di negeri ini menjadi kuat, menurut Arim, mau tidak mau Indonesia harus melakukan langkah industrialisasi terutama di bidang industri berat. Bukan hanya sekadar industri yang berhubungan dengan sandang dan pangan aja.

“Tapi termasuk juga industri yang berhubungan dengan politik dan ketahanan negara,” tuturnya.

Untuk menguatkan, Arim pun merekomendasikan dua tumpuan politik industri Islam. Pertama, industri itu diarahkan untuk melaksanakan atau mewujudkan kepentingan politik dalam negeri, yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian negara dalam mengurus rakyat.

“Harus dibangun, ya tadi industri-industri dasar, yaitu industri-industri yang terkait dengan pertanian, pangan, sandang, maupun industri papan,” tuturnya.

Kedua, bertumpu kepada politik luar negeri Islam yang tidak lain adalah untuk kepentingan dakwah dan jihad. Di sinilah pentingnya industri berat, industri senjata, industri yang kemudian akan memperkuat pertahanan negara dan juga industri militer.

“Nah, ini yang yang sekarang ini justru enggak disentuh sama sekali, karena memang tadi kita dipaksa direkayasa oleh Barat. Landasan politik luar negeri kita itu senantiasa diciptakan untuk menjadi negara terjajah. Maka industri yang ditoleransi pun hanya sampai industri pada level menengah, tidak boleh negara itu kemudian mengembangkan industri maju,” pungkasnya. [] Setiyawan Dwi