Mediaumat.info – Pelarangan terhadap organisasi dakwah Islam Hizbut Tahrir (HT) Inggris, dinilai sama saja telah membantu dan bersekongkol dalam upaya genosida yang dilakukan Zionis Yahudi atas warga Gaza, Palestina.
“Pemerintah (Inggris) saat ini dituduh membantu dan bersekongkol dalam genosida Israel di Gaza,” ujar Muhammad Rabbani, Direktur Pelaksana CAGE International dalam siaran pers Hizb ut-Tahrir Britain, Senin (15/1/2024) di laman organisasi advokasi independen cage.ngo.
Untuk diketahui, larangan tersebut terjadi pada saat ketegangan politik meningkat atas pemboman Zionis Yahudi yang sedang berlangsung di Gaza, Palestina, sejak 7 Oktober 2023 lalu.
Ketika itu, masih dalam pernyataan pers tersebut, HT Inggris menyampaikan bahwa pelarangan ternyata berdasarkan pernyataan yang dibuat selama protes mengenai gencatan senjata di Palestina. Tetapi aksi menyampaikan pendapat itu diklaim oleh pemerintahan Inggris sebagai perbuatan menghasut terorisme dan antisemitisme.
Namun untuk ditambahkan, mengutip tulisan Richard McNeil-Wilson dalam analisisnya (26/1), pelarangan ini dipandang sangat problematis. Hal ini didasarkan pada pelabelan kelompok HT yang terbukti selama beraktivitas memang tidak pernah sekalipun melakukan kekerasan layaknya teroris.
Di sisi lain, Wilson pun menilai, pelarangan ini kemungkinan besar akan menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat (bagi komunitas Muslim, terhadap hak-hak sipil dan demokrasi, dan terhadap kontraterorisme itu sendiri) dan kemungkinan besar merupakan indikasi bahwa organisasi-organisasi nonkekerasan lainnya akan segera menjadi sorotan keamanan.
Terlepas itu, sambung Rabbani lebih lanjut, pelarangan HT juga sebagai pengalihan apa yang disebut ‘perang budaya’ yang nyaman, di saat yang sama Inggris dan Amerika Serikat melakukan serangan militer atas Yaman.
Karena itu, untuk menyanggah sentimen ini, kata dia, sudah saatnya pemerintah Inggris kembali memerintah secara mandiri.
“Sudah saatnya pemerintah Inggris kembali memerintah negara ini secara mandiri dan tidak mengikuti keinginan dan keinginan rezim apartheid yang melakukan genosida,” tutur HT.
Organisasi Tanpa Kekerasan
Penting dipahami, masih diungkapkan di dalam pernyataan pers tersebut, HT adalah gerakan politik dan keagamaan tanpa kekerasan yang tidak dan tidak pernah ada hubungannya dengan terorisme.
Sehingga, terlibat dalam terorisme adalah satu tuduhan yang tak bisa dihubungkan dengan aktivitas HT selama ini. Tetapi karena siaran pers yang dikeluarkan oleh HT cabang Palestina mengungkapkan kepatuhan pemerintah Inggris terhadap kebijakan Zionis Yahudi, seperti dipaparkan sebelumnya, putusan pelarangan ini pun muncul.
Padahal, berdasarkan hukum internasional, rakyat Palestina mempunyai hak untuk melawan pendudukan Zionis. Bahkan siaran pers HT Palestina yang dikeluarkan tak lama setelah operasi 7 Oktober, mencerminkan posisi tersebut dengan penekanan hanya pada sasaran militer.
Karenanya, pemerintah, dalam hal ini kementerian dalam negerinya, tampak berniat membawa Inggris lebih jauh ke dalam otoritarianisme.
Karenanya pula, HT Inggris menyerukan kepada umat termasuk kelompok kebebasan sipil, LSM hak-hak hukum dan komentator politik untuk menyadari bahwa keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini adalah penyalahgunaan serius terhadap wewenang pelarangan yang dipercayakan kepada menteri dalam negeri.
Terlebih, meski targetnya saat ini adalah partai politik Muslim yang tidak pernah melakukan kekerasan dalam aktivitasnya, preseden yang tercipta pasca-putusan ini akan digunakan untuk melarang organisasi mana pun yang menentang kebijakan negara. [] Zainul Krian