Mediaumat.news – Penyaluran pinjaman lunak dari Internasional Monetery Fund (IMF) sebesar Rp 90 triliun kepada Indonesia dikatakan oleh Kepala Departemen Internasional BI Doddy Zulverdi bukan permintaan khusus Indonesia IMF maupun bukan kebijakan spesifik dari IMF ke Indonesia, dinilai akan membebani ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. “Dalam jangka panjang pasti membebani ekonomi dan keuangan Indonesia,” tutur Pengamat Ekonomi Arim Nasim kepada Mediaumat.news, Senin (13/9/2021).

Menurutnya, IMF merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara-negara kapitalis penjajah untuk mempertahankan ekonomi dan penjajahan ekonomi. Sebab, dalam praktiknya IMF merupakan lembaga bisnis kapitalis yang mencari profit, bukan lembaga sosial.

“Di balik pinjaman yang diberikan oleh IMF selain bunga yang mereka dapatkan, juga mereka menekan negara yang mendapat dana dari IMF untuk melakukan liberalisasi dan swastanisasi pengelolaan SDA, mencabut subsidi, perdagangan bebas,” jelasnya.

Ia katakan, dalam paradigma kapitalis tidak ada makan siang gratis. “Pasti ada biaya yang harus dibayar baik langsung maupun tidak langsung,” jelasnya.

Ia juga menilai, berita tersebut hanya sensasi saja agar seolah-olah ekonomi Indonesia membaik, yang sebenarnya kenaikan tersebut berasal dari special drawing rights (SDR). “Ini bukan prestasi, justru bisa dimaknai berarti ekonomi indonesia sangat rentan,” ungkapnya.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Menurut Arim, harusnya Indonesia tidak ikut terlibat dengan IMF maupun negara-negara kapitalis yang selalu melakukan intervensi di bidang ekonomi dan politik. “Itu hanya bisa dilakukan ketika umat Islam menerapkan sistem ekonomi Islam secara kaffah dalam bingkai daulah khilafah islamiah,” pungkasnya.[] Ade Sunandar