“Telah nyata dan faktual bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum ( rechstaat), telah menjadi negara kekuasaan ( machstaat),” ungkap Ahmad Khozinuddin Ketua DPN LBH Pelita Umat di depan 60-an tokoh Jawa Timur saat Islamic Lawyers Forum (ILF) edisi 4 (10/02). Diskusi tokoh yang diselenggarakan LBH Pelita Umat Korwil Jatim tersebut mengambil tema ” Quo Vadis, Negara Hukum Indonesia, antara Harapan dan Kenyataan.” Sebuah Hotel Syariah di kawasan Surabaya Selatan, dipilih sebagai lokasinya.

Lebih jauh lagi, Khozinudin menjabarkan,”Salah satu parameter Indonesia sebagai negara hukum telah bergeser menjadi negara kekuasaan adalah ketika pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan HTI lalu, tanpa melalui proses pengadilan sama sekali. Itupun dengan pemaksaan penerbitan PERPPU yang membaypas kewenangan pengadilan yang diatur melalui UU 17/2013 tentang Ormas, yang diawali tahap demi tahap untuk pembubaran sebuah Ormas. Apalagi, tidak ada putusan hukum apapun yang menyebut HTI bersalah yang dapat dijadikan dasar pencabutan BHP HTI. Ini adalah merupakan kedzaliman yang  luar biasa, sebuah ciri negara kekuasaan (machstaat)” ungkapnya.

Narasumber lain antara lain Satya Widarma (LBH Pelita Umat Jatim), Anandyo Susetyo (Badan Hukum Front, FPI Jatim), Sujono Ali Mujahidin (lawyer asal Tuban) dan guru besar fakultas hukum Unair Profesor Suparto Wijoyo.

Beberapa pokok pikiran Prof. Suparto Wijoyo dengan retorika yang memukau antara lain bahwa hukum yang dzalim dan tidak adil justru akan menjadikan hilangnya makna keadilan yang seharusnya menyatu dalam hukum tersebut. Prof. Suparto Wijoyo juga mengatakan,” Banyaknya narasi hukum, tapi tidak banyak narasi yang menyebut narasi ideologi hukum yaitu ‘tauhid’.” Ungkapan kritis beliau yang lain, bahwa ungkapan jangan membawa-bawa agama dalam ranah hukum, merupakan ungkapan inkonstitusional, karena agama justru diakui secara konstitusional di negara kita.

Diskusi yang dimulai sejak jam 9 pagi, diakhiri jam 12 siang, dipandu secara apik oleh host Agus Kiswantono. [] rif