IKN, Salah Satu Masalah Serius yang Diwariskan Jokowi

Mediaumat.info – Salah satu masalah serius yang diwariskan Presiden Jokowi kepada Presiden Terpilih Prabowo khususnya dan bangsa Indonesia umumnya adalah berbagai proyek mercusuar terutama proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang diduga kuat bakal berujung mangkrak. Hal itu dinyatakan Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mar’iyyah kepada media-umat.info, Ahad (13/10/2024).

“Masalah kebijakan IKN sudah salah sejak awal. Dari cacat prosesnya sampai akhirnya janji akan pindah 17 Agustus yang lalu tidak ditepati,” ujarnya.

Menurutnya, proyek IKN dibuat di saat Indonesia tidak memiliki dana yang cukup untuk membangun proyek raksasa tersebut.

“Mulai dari tanah wilayah tersebut, tanah adat, tanah yang dikuasai oleh para oligarki ekonomi, pebisnis dan tanah milik keluarga pejabat,” terangnya.

Ia juga menyebut tidak ada proses yang matang dalam pembuatan regulasinya. Pilihan wilayahnya juga demikian,

“Hanya ambisi satu orang saja dengan para pendukung-butanya,” tegas Chusnul.

Dari perspektif lingkungan, jelas Chusnul, juga sangat bermasalah, merusak wilayah hutan di Kalimantan.

Pemerataan Ekonomi

Argumen pemerataan ekonomi di Indonesia juga menurut Chusnul tidak masuk. “Sesungguhnya saya sudah menulis artikel pada tahun 2010 tentang tidak diperlukannya pemindahan ibu kota,” jelasnya.

Tapi, jelas Chusnul memberikan solusi, pemindahan headquarters ekonomi dengan kebijakan perkotaan di wilayah pulau-pulau besar sudah maju dan belum maju, kebijakan kota-kota di pulau-pulau kecil maju dan yang belum maju.

“Memindahkan pula pusat-pusat ekonomi ke wilayah-wilayah kota,” jelasnya.

Misal, rinci Chusnul, pusat Telkom dulu sudah dipindah ke Bandung bukan? Tapi katanya kembali lagi di Jakarta. Pertamina, PLN, logistik pindahkan ke kota-kota lainnya.

Kemudian, lanjut Chusnul, mendesain Kota Banda Aceh, Pakanbaru, Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Makkasar, Menado, Ambon, dan lain sebagainya.

“Surabaya sebagai pusat keuangan ala New York. Yogyakarta sebagai pusat budaya, dan seterusnya,” usul Chusnul

Tidak Matang

Chusnul juga melihat tidak matangnya persiapan pemindahan ibu kota, mulai dari bagaimana perencanaan memindahkan kantor-kantor kementerian, DPR, DPD, MPR, MA, MK, KPU, KPK, Komnas HAM, dll.

Belum lagi, bebernya, bagaimana skenario pemindahan kedutaan-kedutaan besar negara-negara sahabat yang jumlahnya kurang lebih 88 kedutaan tersebut. Termasuk juga memindahkan kantor-kantor multilateral seperti UN, ASEAN, Uni Eropa dan lain sebagainya.

“Baik secara fisik maupun memindahkan orangnya, keluarga dan fasilitasnya yang jauh dari Jakarta, bukan hal yang mudah, dan tidak juga akan menjadikan pemerataan seperti jargon presiden selama ini,” terangnya.

Sejarah Jakarta

Belum lagi bila dilihat dari sejarah sehingga Jakarta dijadikan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), yang sejatinya merupakan simbol politik perlawanan penjajahan yang dilakukan oleh para pahlawan Islam.

“Belum lagi bila melihat akar sejarah Jakarta sebagai simbol politik perlawanan terhadap penjajah yang banyak dilakukan oleh para pahwan Islam,” bebernya.

Indonesia, lanjutnya, sebagai negara Muslim terbesar di dunia menjadi penting simbol tersebut. “Indonesia merupakan kumpulan dari nkesultanan dan kerajaan Islam sebelum memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945,” pungkasnya. [] Joko Prasetyo

Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat