Mediaumat.id – Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menyatakan bahwa transparansi dan adil menjadi persoalan penting institusi penegakan hukum.
“Transparansi dan adil memang menjadi persoalan penting untuk institusi penegakan hukum selama ini,” tuturnya dalam Live Kabar Petang: Penegakan Hukum Harus Adil dan Amanah, Jumat (22/7/2022) di kanal YouTube Khilafah News.
Hal ini, menurutnya, disebabkan banyak sekali pelanggaran yang memerlukan investigasi independen, menyeluruh, dan efektif. “Ketika pelaporan-pelaporan pelanggaran yang terjadi pada tubuh institusi penegakan hukum yang menimpa polisi dengan polisi, sering kali ditindaklanjuti dengan proporsi yang tidak optimal,” ungkapnya.
Selain itu ada kasus-kasus lain terkait pelanggaran-pelanggaran tidak hanya polisi dengan polisi tapi juga yang melibatkan polisi. “Misalnya kekerasan terhadap hak-hak rakyat, seringkali diselesaikan dengan mekanisme disiplin internal,” ucapnya.
Ia menambahkan tentang penyelesaian kasus dengan mekanisme disiplin internal.
“Proses peradilan sering kali tidak transparan, berakhir dari problem itu hanya pada skorsing atau pemindahtugasan, tidak sampai kepada penyelesaian-penyelesaian kasus yang sebenarnya,” urainya.
Inilah yang menjadi acapkali dugaan tidak transparannya penegak hukum (kepolisian) terkait kasus-kasus yang menimpa keanggotaan mereka. Termasuk kasus polisi tembak polisi yang mendapat perhatian publik saat ini.
“Apalagi ini isu yang sangat sensitif (kasus polisi tembak polisi) melibatkan elite kepolisian. Memang banyak yang khawatir pelaksanaan terkait dengan kasus ini tidak transparan, tidak seutuhnya benar-benar independen, menyeluruh, dan efektif,” bebernya.
Ia mengungkapkan diperlukan kritik di tengah masyarakat sebagai balancing kekuatan untuk Polri mendorong kasus saat ini. “Tentu kita di tengah-tengah masyarakat bisa mengkritisi hal ini sebagai balancing kekuatan untuk Polri mendorong kasus ini benar-benar transparan, tidak dilakukan seperti kasus-kasus lainnya,” ungkapnya.
“Berhenti pada skorsing atau pemindah tugasan melalui mekanisme internal,” tambahnya.
Ia menuturkan citra kepolisian sudah mengalami kemerosotan di hadapan masyarakat. “Karena terkait kasus-kasus hilang, kasus ‘penarikan dana masyarakat’ di lapangan. Itu menunjukkan citra polisi yang kurang bagus, termasuk juga penanganan kasus KM 50 terhadap laskar FPI beberapa waktu yang lalu,” tuturnya.
Ia menilai semua itu sudah menurunkan citra kepolisian karena ada dugaan pihak-pihak tertentu diamankan dan mengorbankan pihak-pihak lain di depan.
“Kasus ini (polisi tembak polisi) tentu akan menambah penurunan citra Polri,” pungkasnya.[] Ageng Kartika