Mediaumat.id – Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menilai tidak ada urgensi penambahan ratusan anggota polisi ke Rempang.

“Tidak (ada) urgensinya menambah ratusan anggota polisi ke Rempang. Ini hanya akan memicu ekskalasi konflik,” ucapnya dalam video Kuldesak, Sabtu (16/9/2023) di kanal YouTube Justice Monitor.

Menurutnya, masyarakat di Rempang hanya bersikap untuk mempertahankan tanahnya dan itu hak berdaulat atas tanah mereka.

Pengelolaan Pulau Rempang sebagai pulau kecil, lanjutnya, harus diprioritaskan untuk wilayah masyarakat bukan untuk investasi besar apalagi mengusir mereka.

“Investasi besar hanya akan membuat masyarakat di pulau kecil semakin menderita. Keterbatasan ruang dan daya dukung sumber daya alam jika dialokasikan untuk kepentingan investasi skala besar juga akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di pulau kecil itu,” paparnya.

Agung mengurai dampak buruknya terutama terkait dengan pangan dan air bersih. “Jika sumber pangan dan air bersih hilang maka bencana kemanusiaan akan meledak. Ini tentu tidak kita inginkan. Beban ekologis pulau kecil dengan investasi yang skala besar akan memperparah ancaman bencana,” ulasnya.

Ia menyarankan untuk mengambil pelajaran yang terjadi di Pulau Serasan Natuna yang tidak memiliki beban ekologis sangat besar atau berat. Tetapi ketika bencana longsor terjadi sebanyak 46 orang meninggal dan 2.240 orang harus mengungsi.

Ia menegaskan, masyarakat di pulau Rempang adalah pemilik sah yang berdaulat atas ruang hidup serta tidak boleh digusur oleh pemerintah untuk kepentingan investasi skala besar. Mereka telah terbukti berkontribusi secara turun-menurun selama ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka.

“Haram hukumnya pemerintah menzalimi mereka. Penting kita pastikan kehadiran pemerintah betul-betul bermanfaat buat rakyat, bukan malah menzalimi rakyat,” tutupnya.[] Erlina