IJM: Rencana Kenaikan Pajak Motor, Merugikan Masyarakat
Mediaumat.info – Wacana Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menaikkan pajak kendaraan bermotor bahan bakar minyak (BBM) dinilai Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana sangat merugikan masyarakat.
“Rencana kebijakan kenaikan pajak motor tentu sangat merugikan masyarakat kelas bawah,” tuturnya pada video Pajak Motor Naik, Setuju? di kanal YouTube Justice Monitor, Senin (22/1/2024).
Ia menilai, sepeda motor sudah menjadi barang pokok bagi mayoritas masyarakat, utamanya bagi kelas menengah ke bawah. Pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat miskin sudah sangat memberatkan.
“Masa mau dinaikkan lagi?” tanya Agung.
Pajak jenis ini menurutnya sudah menambah beban masyarakat, terlebih ditambah ancaman pemblokiran jika telat membayar selama 2 tahun sebagaimana yang selama ini diwacanakan pemerintah 2 tahun yang lalu.
“Bisa dibayangkan berapa banyak rakyat menengah ke bawah yang akan terdampak,” ucapnya.
Menurutnya, masyarakat harus menahan konsumsi pokoknya untuk membayar pajak tahunan tersebut. Kalau telat 2 tahun masyarakat tak memiliki banyak pilihan.
“Sepeda motor diblokir, sedangkan memilih angkutan umum yang ternyata lebih mahal dibandingkan mengendarai sepeda motor,” jelasnya.
Dampak lain, kata Agung, juga dirasakan oleh industri pembiayaan. Beban biaya akan bertambah akibat risiko pemblokiran kendaraan bermotor. Terlebih penggunaan kendaraan listrik terus didengungkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai salah satu cara untuk mengurangi polusi udara yang semakin memburuk.
Namun, terang Agung, ada sebagian pengamat menilai cara itu tidak akan menyelesaikan masalah, dan elektrifikasi disebut sebagai solusi semu jika dilakukan tanpa mengganti sumber energi yang digunakan untuk mengisi ulang daya kendaraan.
Menurutnya, kalaupun mau kendaraan listrik harusnya ada transisi energi, harus diubah dulu menjadi energi bersih, baru itu solusi kendaraan listrik yang dikedepankan.
“Ini kan seolah kayak masih bertolak belakang itu satu hal dengan hal yang lainnya,” tegasnya.
Jika elektrifikasi mengarah kepada kendaraan pribadi untuk rakyat, menurut Agung, paling tidak jumlah kendaraan listrik akan masif sekali. Berdasarkan hitung hitung-hitungannya untuk Jakarta saja setidaknya akan ada 24 juta kendaraan listrik yang tentunya akan membuat peningkatan konsumsi listrik.
“Itu akan menambahkan beban di industri nikel yang dijadikan bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik sumber listriknya,” ungkapnya.
Hal ini dinilainya tinggi emisi, skema industrinya, hulu hilirnya, tinggi emisi, tinggi karbon deforestasi juga efek rumah kacanya tinggi. Jadi sepertinya perlu dihitung sejauh itu misalnya Pulau Obi Maluku Utara, Morowali Sulawesi Tengah, dan Konawe, termasuk juga Sulawesi Tenggara ini dikhawatirkan kondisinya makin rusak karena industri nikel.
“So, jangan korbankan rakyat dengan kenaikan pajak dan demi tekan polusi udara yang kadang-kadang ini hanya gimik semata,” tandasnya. [] Raras
