Mediaumat.id – Direktur Indonesian Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menyatakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dengan skema kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership/PPP) melahirkan oligarki

“Ketika pihak swasta atau kapitalis ini bukan lagi di luar, kalau zamannya dulu kan pemain luar menunggu regulasi, tapi sekarang karena akhirnya dia dikasih peran untuk masuk ke dalam pelayanan publik, akhirnya dia masuk, nah inilah yang melahirkan oligarki,” ujarnya di acara Tinta Intens Ke-9: Menulis Berita dalam Melawan Kriminalisasi Ajaran Islam, Jumat (9/12/2022) di kanal YouTube TintaSiyasi Channel.

Akhir-akhir ini, lanjut Agung, karena mereka (swasta) dikasih peran masuk semuanya, akhirnya sekarang menjadi pemerintahan swasta itu bernama oligarki.

Hal itu terjadi lantaran, menurut Agung, negera Indonesia tidak memiliki uang untuk melakukan pelayanan terhadap publik (masyarakat), namun pemerintah tetap harus melakukan pelayanan ke publik. “Penyebabnya karena sumber daya alam Indonesia sudah disedot oleh kapitalis,” bebernya.

Ia kemudian menjelaskan cara kapitalis (swasta) mengambil alih urusan pelayanan publik, “Pemerintah ini saya swasta mau baik sama Anda, Anda duduk manis semua regulasi-regulasi yang untuk pemerintahan, biar aku kerjain semuanya, urusan pelayanan publik itu aku kerjain, itu yang terjadi PPP,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Agung, pelayanan publik diserahkan kepada sektor swasta dan cara-cara itu diterapkan keseluruh dunia, menurutnya, pola-pola yang sedang dikerjakan di Indonesia hari ini seperti bangun tol, bangun sarana-sarana publik, termasuk IKN itu polanya PPP.[] Aslan La Asamu-Emmy