IJM: PPKM Darurat Menzalimi Rakyat
Mediaumat.news – Penerapan PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah dengan memberikan sanksi dari UU Karantina Kesehatan namun di sisi lain mengabaikan tanggung jawabnya kepada rakyat, dinilai Direktur Indonesian Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana sebagai sebuah kezaliman.
“Saya katakan kezaliman. Kenapa kezaliman? Secara pengetatan itu gila-gilaan. Tetapi secara tanggung jawab sosial tidak ada,” tuturnya dalam acara [Live] Insight #49: Jerit Rakyat di PPKM Darurat, Jumat (16/7/2021) di kanal Youtube Pusat Kajian dan Analisis Data.
Menurutnya, rencana bantuan sosial dari pemerintah sebesar 300 ribu itu tidak ada tanggung jawab sosialnya. “Belum nanti ada korupsinya macam-macam. Bantuan 300 ribu itu saya anggap tidak ada tanggung jawab sosial. Sehingga kalau dikatakan menjerit, rakyat betul-betul menjerit,” ujarnya.
Agung menilai kondisi saat ini simalakama. “Gimana cara menyelesaikannya? Jadi, kalau diminta solusi dari pemimpin pada saat sekarang, ini kerumitan luar biasa,” ungkapnya.
“Ini kan gendeng. Diketati luar biasa, tetapi nggak ada back up. Dana nggak ada. Dana cash nggak ada. Kenapa kemarin ada peningkatan pajak? Karena memang dananya nggak ada. Utang luar negeri untuk bayar bunganya. Ini kerumitan luar biasa. Gimana cara menyelesaikannya?” ujarnya.
Solusi
Agung menawarkan solusi di tengah kerumitan yang dihadapi negeri ini. Pertama, rezim hari ini harus berani minta maaf secara terbuka terhadap kesalahan kebijakan yang telah dilakukan dengan ketulusan luar biasa. “Kalau perlu mundur. Kalau perlu mundur minta ganti saja,” tegasnya.
Menurutnya, warga negara Indonesia memiliki humanisme yang sangat tinggi. “Masyarakat kita punya keinginan untuk membantu. Masih ingat kemarin sempat viral, ada orang di perempatan lampu merah bagi-bagi uang 100 ribu bagi orang yang lewat. Maksudnya peluang masyarakat untuk saling bantu itu ada,” ungkapnya.
Kedua, Agung menyarankan agar menghentikan proyek-proyek infrastruktur yang tak ada gunanya. “Semua proyek infrastruktur harus dihentikan. Bayangkan, di tengah kondisi sekarang, masih nyari utangan untuk menyelesaikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Masuk akal nggak di kepala kita? Di tengah kondisi sekarang masih ingin mempercepat pembangunan ibukota baru di Kalimantan. Masuk akal nggak di kepala kita? Udah kacau lah,” ujarnya heran.
Ketiga, ia menyarankan agar menghitung semua anggaran negara. “Mana anggaran-anggaran yang bisa langsung di-switch segera untuk kepentingan Covid ini. Apakah untuk kepentingan kesehatannya atau bansosnya atau stimulus UMKMnya. Sehingga ada switch anggaran, itu harapan saya,” terangnya.
“Nggak punya anggaran tapi sumber daya alam kita dilego pada asing. 169 Smelter Nikel di Morowali itu milik Cina. Belum emasnya. Belum yang lain. Itu kan gak logis. Zalim luar biasa,” sesalnya.
Keempat, menurutnya ini yang agak berat bagi rezim. “Ini persoalan yang sudah sangat sistemik di berbagai sisi kehidupan. Ganti sistem yang dipakai untuk membangun negara. Itu sistem kapitalisme. Sistem yang membangun pertumbuhan ekonominya dengan utang luar negeri dan investasi asing. Inilah persoalannya,” pungkasnya. [] Achmad Mu’it
