Mediaumat.id – Keberhasilan Jokowi dalam membangun ekonomi yang dibeberkan saat menghadiri Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Rabu (21/12/2022) dinilai oleh Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnu Wardana tidak menyentuh harkat rakyat.

“Apa yang dibanggakan Jokowi sebenarnya semuanya keberhasilan semu. Pertumbuhan ekonomi kapitalistik yang ada tidak menyentuh harkat martabat rakyat sama sekali,” tuturnya dalam acara Perspektif PKAD: Bersiaplah! Ekonomi Gelap 2023, Apa Kabar Kapitalisme Era Jokowi? melalui kanal Pusat Kajian dan Analisis Data, Sabtu (24/12/2022).

Agung mencontohkan, lompatan hilirisasi nikel di Maluku Utara misalnya yang diklaim meningkatkan pertumbuhan ekonomi 27% langsung dibantah oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani bahwa pertumbuhan itu sama sekali tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat. “Di Maluku Utara pertumbuhan ekonomi tinggi, sebenarnya masyarakat tidak menikmati apa-apa,” ungkap Agung menirukan perkataan Abdul Ghani.

Kemudian peningkatan ekspor yang diklaim akan memunculkan surplus perdagangan dan meningkatkan jumlah pendapatan Indonesia, dinilai Agung, itu seperti mendapat durian runtuh.

“Negara lain seperti Eropa yang akan memasuki musim dingin membutuhkan energi. Sementara pasokan energi dari Rusia sedang ada problem, maka mereka butuh batu bara dan barang tambang lain dari Indonesia. Ini yang saya sebut durian runtuh. Tapi saya pikir peningkatan ekspor ini semu karena persoalannya spekulasi pasar berjangka yang luar biasa di internasional sehingga memengaruhi pemasukan Indonesia,” bebernya.

Hal lain yang dikritik Agung adalah peningkatan investasi. Menurutnya, investasi asing ini dulu yang membuat Indonesia diprediksi masuk dalam 5 negara rentan terpuruk tapi sekarang justru ditingkatkan lagi.

“Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja itulah karpet merah luar biasa untuk membuka investasi asing seluas-luasnya di Indonesia terutama terkait dengan sumber daya alam dengan logika hilirisasi tadi. Ini yang sangat saya khawatirkan,” ungkapnya.

Terkait hilirisasi energi hijau yang disinggung Jokowi, Agung mencontohkan Sungai Kahayan. “Proyek Sungai Kahayan itu investornya dari Cina yang salah satunya untuk mem-backup IKN,” terangnya.

Agung lalu menyimpulkan, reformasi struktural yang dilakukan pemerintah mulai dari hilirisasi, peningkatan ekspor, peningkatan investasi, hilirisasi energi hijau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hanyalah pertumbuhan semu yang akan memberikan keuntungan pada kapitalis pemilik modal.

Kapitalis Liberal

Agung mengatakan, keempat reformasi struktural yang diadopsi Jokowi di atas menegaskan bahwa perspektif pembangunannya dengan pola kapitalis liberal yang memunculkan problem distribusi. “Kekayaan alam yang melimpah menguasai hajat hidup orang banyak, yang mendapatkan manfaat besar adalah segelintir kalangan,” tukasnya.

Sumber daya alam, lanjutnya, banyak dikuasai oleh swasta dan sebagian besar swasta asing baik migas, mineral maupun batu bara.

“Kita harus jujur dari sumber daya alam yang melimpah tadi yang sampai kepada rakyat, tadi sudah dibantah langsung oleh Gubernur Maluku Utara. Beberapa waktu lalu Bupati Meranti juga bicara hal yang sama. Bagaimana kemiskinan, pengangguran terjadi sementara wilayahnya kaya sumber daya alam,” tegasnya.

Agung mengutip perkataan mantan Ketua KPK Abraham Samad untuk menggambarkan betapa Indonesia kaya akan bahan tambang tapi hanya menjadi lahan korupsi.  “Korupsi di bidang pertambangan di Indonesia kalau bisa diselesaikan itu bisa menyelesaikan utang Indonesia plus setiap kepala rakyat Indonesia (bukan kepala keluarga) mendapat 20 juta. Ini baru dari aspek mafia korupsinya. Bayangkan kalau tambang aslinya,” ucap Agung mengutip perkataan Abraham Samad.

Reformasi Islam

Agung mengatakan, Islam menawarkan reformasi struktural terkait dengan sumber daya alam. Hadits Rasulullah menegaskan bahwa manusia berserikat (memiliki secara bersama-sama) air, padang gembalaan, api.

“Dalam kontek kekinian sumber daya air, sumber daya alam yang melimpah termasuk di dalamnya minyak, gas, sumber daya mineral, batu bara yang melimpah di negeri ini masuk dalam kepemilikan umum,” ungkapnya.

Ia menawarkan proposal khilafah yakni politik ekonominya betul-betul fokus pada kesejahteraan rakyat dan memberikan kepastian jaminan pada pemenuhan kebutuhan asasi yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan juga keamanan.

“Kalau politik ekonomi Islam ini benar-benar menjadi fokus perhatian politik ekonomi Indonesia maka distribusi itu akan menjadi fokus luar biasa. Karena distribusi menjadi fokus maka produksi pun pasti akan meningkat.  Produksi meningkat untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Logika ini yang tidak pernah ada dalam politik ekonomi kapitalis,” pungkasnya.[] Irianti Aminatun