IJM: Pengadaan Tanah PSN Sering Zalimi Masyarakat
Mediaumat.id – Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana menyampaikan pengadaan tanah dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sering kali menzalimi masyarakat.
“Dalam proyek strategis nasional pengadaan tanah seringkali dinilai menzalimi masyarakat,” ujarnya dalam video Investasi Berdampak Intimidasi? Di kanal YouTube Justice Monitor, Kamis (14/9/23).
Karena, lanjutnya, ada proses-proses penggusuran atau relokasi seperti halnya di Pulau Rempang misalnya, PSN dipulau Rempang sendiri mempunyai kecacatan yang serius.
“Di antaranya tidak adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta ada tidak adanya peruntukan ruang dalam rencana tata ruang wilayah RT/RW,” tuturnya.
Bahkan PSN di Pulau Rempang sendiri, ujarnya, terkait sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diberikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk pengelolaan Pulau Rempang sampai sekarang belum bisa dibuktikan.
“Termasuk belum adanya pelepasan status kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam pembangunan proyek Rempang Eco City dapat dipastikan Banyak kecacatan prosedur serta ada persoalan lingkungan hidup yang cukup serius,” bebernya.
Soal HPL sendiri, ungkapnya, dapat dipastikan tidak ada landasannya di dalam Undang-Undang (UU) Pokok Agraria, meski demikian HPL sangat kuat digunakan oleh pemerintah Jokowi untuk kepentingan investasi.
“Ketika sebuah badan atau lembaga diberikan HPL badan atau lembaga tersebut dapat bertransaksi dengan pihak ketiga untuk memberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, bahkan sertifikat hak milik, di sinilah letak persoalan yang sangat berbahaya,” ucapnya.
Kritisi
Yang patut dikritisi, menurut Agung, adalah anggapan “investasi asing sering membawa manfaat dalam bentuk transfer teknologi dan juga tenaga kerja”, padahal itu tidak banyak berkontribusi bagi ekonomi domestik.
“Investasi penanaman modal luar negeri tidak memiliki keterkaitan kuat dalam membangun kemandirian ekonomi Indonesia,” tegasnya.
Investasi asing, menurutnya, justru masuk dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) dan menguasai pasar dari negara tujuan investasi. “Jadi yang perlu dipikirkan dan juga dipertimbangkan dengan serius oleh pihak-pihak yang akan membuat kebijakan,” lanjutnya.
Agung membeberkan bahwa membangun itu tanpa adanya kezaliman dan juga membangun dengan optimalisasi kemaslahatan buat rakyat. “Dan itu hanya ada pada Islam,” pungkasnya.[] Setiyawan Dwi
