IJM: Pemindahan IKN dengan Pola Kapitalisme, Rugikan Rakyat
Mediaumat.id – Direktur Indonesian Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menilai pola penganggaran pembangunan untuk IKN baru hanya akan merugikan rakyat.
“Pemindahan ibu kota negara dengan pola kapitalisme ini hanya akan merugikan rakyat Kalimantan Timur khususnya dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Sabtu (5/2/2022).
Agung mengatakan, pola penganggaran pembangunan adalah model pembangunan berbasis kapitalisme. “Ujungnya hanya akan menimbulkan kesenjangan ekonomi dan kerusakan lingkungan,” ucapnya.
Ia menyampaikan, di awal perencanaan Bappenas menyatakan kontribusi APBN untuk pembangunan ibu kota negara yang baru sebesar 19,2%. “Dalam perkembangannya, rezim penguasa mewacanakan kontribusi APBN naik jadi 53%. Walaupun kemudian dibantah oleh mereka sendiri,” ungkapnya.
Dia menunjukkan situs resmi IKN yang tertulis kontribusi APBN sebesar 19,4%. KPBU 54,2% dan investasi swasta serta BUMN 26,4%. “Hal ini menunjukkan perencanaan yang labil. Untuk proyek yang sangat strategis. Ini tentu wujud kebijakan yang main-main, tak serius,” jelasnya.
Menurutnya, terlepas besar kecilnya kontribusi APBN, hal ini akan membebani rakyat. “Karena APBN negeri ini dibangun dengan utang luar negeri dan pajak,” terangnya.
Agung mengungkap, utang luar negeri telah tembus Rp6900 triliun. “Pajak khusus IKN juga mulai diwacanakan. Semuanya akan ditanggung oleh rakyat, dan ujungnya merugikan rakyat,” tandasnya.
“Bila kontribusi APBN sebesar 19,2% maka terbuka peluang luas di atas 80% adanya investasi swasta termasuk di dalamnya investasi asing. Hal ini tentu akan membahayakan kedaulatan negeri ini,” jelasnya.
Menurutnya, pilihan lain yang mungkin akan dilakukan pemerintah untuk menutupi biaya IKN yang besar adalah cetak uang. “Hal ini juga akan membahayakan karena akan menimbulkan inflasi yang besar,” tegasnya.
“Pola ini hanya akan memindahkan masalah dari Jakarta ke Kalimantan Timur,” pungkasnya.[] Raras
