IJM: Landscape Perpolitikan Pasca-Pilpres 2024 Berisiko
Mediaumat.info – Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana memprediksi landscape perpolitikan Indonesia ke depan pasca-pilpres 2024 berisiko.
“Inilah landscape politik kita ke depan, apakah berisiko? Jelas berisiko karena kemungkinan besar yang akan dilayani tidak lain adalah oligarki, investor, dan para kapitalis,” ujarnya dalam acara Islamic HardTalk dengan tajuk Hijrah – Dari Penindasan Sekulerisme Liberal Oligarki Menuju Keberkahan Islam Kaffah Ahad (7/7/2024) di kanal YouTube One Ummah TV.
Agar pelayanan terhadap oligarki, investor, dan para kapitalis berjalan mulus, rezim Jokowi maupun rezim pelanjutnya yakni rezim Prabowo, maka jelas Agung, dipersiapkanlah setidaknya sembilan hal berikut ini. Pertama, pembentukan partai koalisi besar untuk penguatan posisi.
Kedua, rakyat umum akan diberi pork barrel politic (politik gentong babi) di masa depan lewat program makan siang gratis untuk penanganan stunting.
“Cuma persoalannya makan siang gratis ini akan menggunakan dana pemerintah sekitar 400 sekian triliun rupiah dan ini berpeluang menjadi pork barrel seperti bansos, inilah titik kritisnya, nanti ujungnya ditambah dengan buzzer dan influencer plat merah, ujungnya diharapkan masyarakat mendukung mereka sampai ke ujung bahkan bisa 2 kali periode, bahkan bisa berperiode berikut-berikutnya,” jelasnya.
Ketiga, ormas keagamaan akan dikontrol penuh agar tingkat kritisnya rendah dan memberikan dukungan penuh lewat Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2024 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan, meskipun pertambangan di negeri ini banyak permasalahan.
“Saya membaca ini jebakan luar biasa yang akan terjadi pada ormas keagamaan,” bebernya.
Keempat, panah yang langsung menusuk ke bawah, pada kelompok kritis, terutama pembungkaman lewat pelarangan penanyangan jurnalistik investigasi lewat RUU Penyiaraan.
“Padahal sekarang ini yang bisa mengungkap banyak hal itu jurnalis investigasi, kita tahu kasus Pak Sambo pada waktu yang lalu, kasus Tedi Minahasa itu muncul di permukaan karena kekuatan dari investigatif ini,” tuturnya.
Kelima, konten digital platform sebelum ditayangkan harus diverifikasi dulu pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). “Ini kan cukup aneh, ini menunjukkan represivitas yang tujuannya apa? Ya otoritarian yang diktator,” tuturnya.
Keenam, Mahkamah Konstitusi (MK) terkooptasi dalam pengendaliannya.
Ketujuh, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian yang memberi peluang untuk menambah jumlahnya terserah presiden yang berkuasa. “Berarti apa? Jatah kementerian pada banyak parpol akan diperluas, kalau sudah seperti ini sama juga bagi-bagi menteri, akan menjadi koalisi besar, kontrol penuh, sandra politik,” bebernya.
Kedelapan, RUU Polri yang menambah kewenangan polisi dalam pengoordinasian intelijen keamanan, kemudian ada peluang menjadi superbody investigator. “Dia yang mengatur, mengoodinir penyelidikan-penyelidikan di banyak lembaga-lembaga yang lain,” bebenya.
Kesembilan, RUU Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diduga terjadinya dwifungsi TNI, sehingga bisa masuk ke ruang-ruang jabatan sipil.
“Kemudian Operasi Militer Selain Perang (OMSP) ini risikonya itu adalah hal-hal yang kemarin legal menjadi ilegal misalnya terkait dengan pengaman perusahaan tambang, pengamanan terkait dengan kemarin kejaksaan itu kan sebenarnya dalam bentuk kepentingan TNI tidak ada,” ujarnya.
Bukti
Agung juga menyatakan, salah satu bukti bahwa selama ini pun sebagian besar kue ekonomi lebih dinikmati oligarki, investor, dan para kapitalis lewat proyek Indonesia Emas Tahun 2045, adalah pertumbuhan ekonomi saat ini lupa pada pemerataan.
“Yang terjadi akhirnya, ada kelompok 1%, ada kelompok 99%, yang dibanggakan Pak Jokowi, misalnya terkait pertumbuhan ekonomi di Maluku yang terbesar di dunia yakni 27% tapi Indeks Gini Ratio-nya 0,3%, tinggi sekali,” jelasnya.
Serta, jelasnya, industrialisasi dan hilirisasi yang poinnya adalah investasi asing yang harus ditambah lebih banyak lagi. “Inilah poin yang luar biasa yang ada di tengah-tengah kita,” pungkasnya. [] Setiyawan Dwi
Dapatkan update berita terbaru melalui channel Whatsapp Mediaumat
