Mediaumat.id – Menanggapi surat dari pegawai pajak Sumut Bursok Anthony Marlon yang meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari jabatannya, Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardhana menyatakan Kementrian Keuangan wabil khusus Direktorat Jendral Pajak sedang tidak baik-baik saja.
“Memang Kementrian Keuangan wabil khusus Direktorat Jendral Pajak itu sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya dalam acara Barometer: Bursok Anthony Marlon vs Sri Mulyani, Nasib Rakyat Tidak Diperhatikan? di kanal YouTube Megapolintan News Forum (MNF TV), Rabu (8/3/2023).
Menurut Agung, surat dari Anthony Marlon yang meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari Jabatannya itu ternyata ada kaitannya dengan laporan Anthony dua tahun lalu. Saat itu Anthony menemukan ada dua perusdahaan bodong yang bisa membuka rekening di delapan bank besar, tapi didiamkan saja oleh Sri Mulyani. Sehingga diduga Sri Mulyani ada keterlibatan atas amannya dua perusahaan bodong ini.
Agung melihat, saat ini aduan Anthony tersebut menemukan momentumnya di tengah kondisi semrawut dengan adanya kasus Mario Dandy yang kemudian menyeret bapaknya Rafael Alun Trisambodo yaitu seorang pejabat di kantor pajak. Dan ternyata saat ini ditemukan ada 40 rekening Rafael Alun dan keluarganya yang jumlahnya lebih dari 500 miliar, dan diduga ada keterkaitan dengan aliran dana pajak.
Ia menilai, situasi yang ada saat ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Hal itu karena masyarakat terus didorong dan ditekan untuk membayar pajak sehingga menjadi beban bagi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang berat. Tapi di sisi lain orang-orang yang mengurusi pajak negara ini cenderung memiliki kehidupan yang mewah seperti dulu kasus Gayus Tambunan yang seorang pegawai tingkat bawah tapi memiliki kekayaan yang begitu besar.
“Jadi sebenarnya masyarakat sudah mempunyai dugaan terkait budaya hidup mewah ini, sehingga memunculkan distrust (ketidakpercayaan), sehingga muncul kata-kata tolak bayar pajak atau stop bayar pajak,” ucapnya.
Kondisi ini, kata Agung, malah semakin dibuat tidak percaya lagi oleh sikap Sri Mulyani yang malah mengancam bahwa kalau tidak bayar pajak nanti harga BBM bisa naik tiga kali lipat. Sehingga, masyarakat tambah marah. Ditambah lagi muncul kasus dari Anthony Marlon.
Agung menduga kuat memang ada budaya korupsi yang sudah berurat dan berakar di Direktorat Jendral Pajak.
Ia membeberkan, budaya korupsi sebenarnya tidak hanya di Direktorat Jendral Pajak saja, di tempat-tempat lain pun diduga ada.
“Sehingga kasus korupsi ini sudah menjadi kasus yang sistemik, bukan kasus orang per orang,” pungkasnya.[] Agung Sumartono