IJM: Kedatangan WNA di Tengah PPKM adalah Ironi dan Menyakiti Hati Masyarakat
Mediaumat.news – Menanggapi kedatangan warga negara asing (WNA) di tengah masyarakat yang diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat, bahkan ada larangan bepergian keluar kota, Luthfi Afandi dari Indonesia Justice Monitor (IJM) mengatakan ironi dan menyakiti hati masyarakat.
“Jadi ini yang saya katakan tadi ironi dan sangat menyakiti hati masyarakat,” ujarnya dalam acara Kabar Petang: Gelombang WNA Masuk Indonesia, PPKM Darurat Setengah Hati, Rabu (7/7/2021) di kanal YouTube KC News.
Luthfi menilai, saat ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sangat berdampak besar terhadap masyarakat. Masyarakat harus tetap di rumah, dilarang berdagang, bahkan masjid-masjid diperintahkan untuk tutup.
Sementara pemerintah berlepas tangan tidak menjamin kebutuhan pokok masyarakat.
“Nah bagaimana ini bisa terjadi gitu, dimana tanggung jawab dari pemerintah,” tegasnya.
Ironisnya kata Luthfi, dengan mata telanjang masyarakat membaca dan mencermati di berbagai media massa, bahwa ternyata pemerintah tidak melarang warga negara asing masuk Indonesia.
Sehingga ia mempertanyakan, dimana letak keadilan pemerintah, dimana keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
Luthfi memandang, dari berbagai kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi ada beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, terlihat pemerintah lebih berpihak kepada asing dan kepada kepentingan pemilik modal dari pada keselamatan rakyat sendiri. Sebab masuknya warga asing tersebut berpotensi menyebarkan virus yang lebih masif.
Kedua, menunjukkan bahwa pemerintah sangat tidak adil. Di satu sisi pemerintah memberlakukan berbagai macam larangan yang ketat terhadap masyarakat, sementara pemerintah seolah-olah menggelar karpet merah untuk warga negara asing.
Ketiga, menunjukkan bahwa pemerintah sudah tidak mempunyai kemampuan lagi mengurus masyarakat. Sehingga sebagian kalangan mengatakan pemerintah untuk menyerah atau mengibarkan bendera putih karena kondisi sudah semakin parah.
“Nah ini menunjukkan bahwa nampaknya pemerintah sudah tidak mempunyai kemampuan lagi mengurus masyarakat,” pungkasnya.[]Agung
