Mediaumat.id – Direktur Indonesian Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengatakan, Joko Widodo seharusnya tak sekadar mengeluarkan kata-kata selayaknya akademisi dan aktivis pada masalah kerusakan sungai di Sintang, Kalimantan Barat.

“Sebagai presiden, Jokowi seharusnya tak sekadar mengeluarkan kata-kata selayaknya akademisi dan aktivis. Atau sebatas menanam pohon di lokasi bekas tambang yang tak menyentuh akar masalah,” tuturnya kepada Mediaumat.id, Ahad (12/12/2021).

Seharusnya yang dilakukan oleh Jokowi adalah menggunakan seluruh alat kekuasaan untuk melakukan tindakan nyata, strategis dan berani.

Agung menuturkan strategi yang seharusnya dilakukan Jokowi. Pertama, meninjau ulang dan mencabut seluruh izin-izin usaha pertambangan, perkebunan, hutan tanaman dan hak pengusahaan hutan (HPH).

Kedua, mengembalikan sumber daya alam dan sumber daya air, termasuk di dalamnya hutan pada kepemilikan rakyat secara umum.

Ketiga, mengembalikan daya dukung lingkungan sehingga akan berdampak positif pada keberlanjutan kehidupan rakyat secara luas.

Keempat, mengelola sumber daya alam dan sumber daya air dengan menjaga keseimbangan yang serius antara fungsi ekologi, ekonomi dan sosial.

Namun, Agung tak yakin Jokowi akan melakukan hal strategis itu. “Kebijakan Jokowi sendiri patut diduga memberikan peluang deforestasi semakin luas dan legal,” ungkapnya.

Jika Jokowi melakukan hal strategis itu, tentu akan mengganggu kepentingan oligarki. “Diduga kuat para oligarki inilah yang mengendalikan ekonomi, politik dan hukum di negeri ini. Para oligarki inilah yang diduga kuat berada dibalik setiap kontestasi politik pemilihan presiden, wakil rakyat maupun kepala daerah,” tambahnya.

Karena itu, Agung menduga, kata-kata Jokowi hanyalah gimik tanpa hati.

“Kata-kata Jokowi ini saya duga hanyalah gimik tanpa hati, di tengah kritik tajam pada bencana alam terutama banjir di Sintang Kalimantan Barat dan beberapa daerah lainnya akibat deforestasi ugal-ugalan,” pungkasnya.[] Ade Sunandar