Mediaumat.info – Gencarnya Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan sosial (bansos) jelang Pilpres 2024, dinilai Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardhana sebagai hasrat politik untuk raih dukungan ekektoral secara instan.
“Bansos yang tiada henti sejak tahun lalu hingga mendekati Pilpres hari ini, lebih mencerminkan hasrat politik untuk meraih dukungan elektoral secara instan,” ujarnya dalam video Bansos Jelang Pilpres 2024 Tertinggi Sepanjang Sejarah? di kanal YouTube Justice Monitor, Sabtu (3/02/2024).
Hal tersebut, menurut Agung, karena bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi resiko pangan yang sebesar Rp200 ribu per bulan itu dikebut pemberiannya sekaligus pada awal Februari ini sebesar Rp600 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM). Sehingga banyak pihak menilai kalau muatan politiknya begitu kental dan nyata.
“Presiden seperti sedang mengejar ambisi politik pragmatis jangka pendek melalui bansos dari pada mengentaskan kemiskinan atau menjaga daya beli masyarakat” paparnya.
Bansos tahun ini, jelas Agung, diperkirakan bakal membengkak lebih dari yang sudah disepakati dalam APBN. Ada tambahan sekitar Rp11,25 triliun karena muncul program pengganti El Nino.
“Artinya anggaran bansos bisa jebol sampai Rp 508 triliun, tertinggi sepanjang sejarah pemerintahan di Indonesia,” jelasnya.
Seharusnya, lanjut Agung, masyarakat bukan dimanjakan dengan bantuan sosial di tengah klaim pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta perbaikan kesejahteraan masyarakat.
“Namun yang seharusnya dilakukan adalah melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang besar buat negara ini untuk menyejahterakan rakyat,” ungkapnya.
Apalagi, terang Agung, jika menilik program keluarga harapan atau PKH pada kepemimpinan Jokowi terus meningkat. Pada tahun 2018 terdapat 10 juta KPM, sedangkan pada tahun 2014 era SBY hanya berjumlah 2,7 juta KPM.
“Artinya ini menandakan betapa lemahnya upaya pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas secara luas dan merata,” bebernya.
Dengan demikian, lanjut Agung, rakyat akan diguyur dengan bantuan sosial yang sifatnya jangka pendek dan tidak berkelanjutan serta cenderung digunakan untuk kepentingan politik elektoral.
“Seharusnya ini tidak dilakukan dan saya pikir pihak-pihak tertentu harus melakukan audit secara total terkait dengan masalah ini bagi pihak-pihak yang bersalah harus dihukum secara berat,” pungkasnya. [] Langgeng Hidayat