IJM: Jika Sri Mulyani Cerdas, Tanpa Pajak pun BBM Bisa Murah
Mediaumat.id – Ancaman serius yang dilontarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait maraknya seruan masyarakat untuk tidak membayar pajak dengan menyebut harga bakar bakar minyak atau BBM akan naik 3 kali lipat jika masyarakat tidak membayar pajak, ditanggapi oleh Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardhana dengan mengatakan bahwa jika Sri Mulyani cerdas, maka tanpa rakyat membayar pajak pun pemerintah bisa memberikan BBM murah.
“Jika Sri Mulyani cerdas, tanpa bayar pajak pun pemerintah bisa memberikan BBM murah, asal pemerintah berani menyetop liberalisme SDA (sumber daya alam) di seluruh lini ekonomi termasuk sektor pertambangan di dalamnya,” ujarnya dalam program Aspirasi: Sri Mulyani Ancam BBM Bisa Naik 3 Kali Lipat? di kanal YouTube Justice Monitor, Rabu (8/3/2023).
Menurut Agung, hal itu bermula buntut hebohnya kasus penganiayaan anak dari pejabat Direktorat Jendral Pajak yang membuat integritas institusi tersebut dipertanyakan. Pasalnya kasus itu merembes hingga menguak kekayaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak tersebut yang dinilai tidak wajar. Dan kasus itu berbuntut panjang setelah seruan setop bayar pajak menggema di sosial media. Warganet ramai-ramai mengeluhkan hal itu, sebab mereka mengaku taat bayar pajak. Tapi pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait malah membayar pajak yang tidak sesuai dengan seharusnya.
Agung melihat, seruan setop bayar pajak itu direspons cepat Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan melakukan berbagai manuver untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kementriannya. Mulai dari jumpa pers hingga mengunggah pernyataan khusus di sosial media pribadinya dengan menyebut harga BBM akan naik 3 kali lipat jika rakyat tidak membayar pajak.
Agung menilai, pernyataan tersebut terkesan mengancam rakyat, sehingga tambah mengusik rasa keadilan rakyat.
Ia mengatakan, polemik gaya hidup hedon yang dipertontonkan anak buah Sri Mulyani saja sudah mencederai rasa keadilan, jangan lagi menambah polemik dengan mengancam rakyat dengan kenaikan harga BBM.
Agung mengatakan, pungutan pajak yang semakin masif juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu lagi mengelola sumber daya alam negaranya dengan baik. Karena dalam Islam, sumber daya alam bisa dikelola sebagai penghasilan negara.
“Inilah yang sangat penting untuk diperhatikan agar kita kembali merujuk kepada Islam dalam mengelola APBN negeri ini, bukan menjadikan pajak sebagai instrumen yang utama. Waktunya kita kembali pada syariah, waktunya kita kembali pada khilafah,” pungkas Agung.[] Agung Sumartono
