Mediaumat.id – Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menyatakan pemerintah jangan sampai pembangunan yang berdampak kerusakan lingkungan dianggap angin lalu.
“Pelajaran bagi pemerintah, jangan sampai pembangunan berdampak kerusakan lingkungan yang diperingatkan oleh para pakar lingkungan dianggap angin lalu,” ujarnya dalam Aspirasi, Ahad (2/7/2023) di kanal YouTube Justice Monitor.
Menurutnya, jika demi kepentingan uang yang diutamakan, dan selama kapitalisme masih dijalankan dalam orientasi pembangunan, maka selama itu pula rakyatlah yang akan dikorbankan.
“Karena aspek lingkungan akan menjadi problem lingkungan, inilah yang kemudian memengaruhi sosial dan akhirnya mempengaruhi ekonomi masyarakat dan akhirnya sustainability penghidupan berkelanjutan pun menjadi masalah seperti yang terjadi saat ini,” ungkapnya.
Ia juga menyebut, kebijakan pemerintah yang dialami dan disaksikan publik saat ini adalah kebijakan pembangunan berupa pemerintahan yang berbasis pada kapitalisme.
“Sebagian pengamat menilai bahwa penguasa menjalin hubungan dengan kaum kapitalis untuk mengeruk keuntungan berdalih pembangunan padahal patut diduga bahwa rakyatlah yang menjadi korban,” tuturnya.
Ironisnya, kata Agung, pemerintah justru mengabaikan kepentingan publik dan keseimbangan lingkungan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengabaikan konteks lingkungan.
“Pada tahun 1984 menteri kehutanan justru memberikan izin tukar guling cagar alam ini ke wilayah Sukabumi dan Cianjur, lalu meski tanpa analisis mengenai dampak lingkungan Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT),” ujarnya.
Dengan adanya penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menurutnya, patut diduga, pasca pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk banjir di sekitar wilayah itu kian parah.
“Karena Muara Angke yang sebenarnya dapat menampung 20 juta meter kubik air akhirnya tidak lagi berfungsi, banjir dahsyat pun menggenangi kawasan sekitar Pantai Indah Kapuk hingga kawasan bandara,” pungkasnya.[] Setiawan Dwi