Mediaumat.news – Direktur Indonesian Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menduga isu radikalisme terus dimainkan rezim untuk menutupi kebobrokan tata kelola negara.

“Isu radikalisme seolah terus disemburkan oleh rezim penguasa, di tengah kebobrokan tata kelola negara,” tuturnya kepada Mediaumat.news, Selasa (8/6/2021).

Agung mengungkap, isu radikalisme dan narasi radikal radikul bisa jadi diangkat untuk menutupi kebobrokan tata kelola negara. “Garuda rugi hingga Rp70 triliun dan siap-siap bangkrut. PT KAI merugi hingga Rp315 miliar. BUMN karya nyungsep diambang kebangkrutan. Sejumlah proyek infrastuktur pun mangkrak. Utang LN menggunung lebih dari Rp6500 triliun,” bebernya.

Menurutnya, isu radikalisme juga menyeruak dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Label radikal hingga cap ‘taliban’ menjadi kartu mati untuk memecat 51 pegawai KPK yang keras menindak koruptor,” ujarnya.

Ia menduga isu radikalisme hanya untuk memengaruhi dan menggiring opini publik agar membenarkan tindakan pimpinan KPK memecat pegawainya. “Pelemahan KPK secara sistematis pun nyaris sempurna setelah sebelumnya terjadi revisi UU KPK dan pemilihan ketua komisioner yang penuh kontroversial,” ungkapnya.

Bahkan, menurutnya, Menteri Agama Yaqut pun seperti tak mau kalah menebar isu radikalisme. Menteri Agama bakal sertifikasi wawasan kebangsaan pada penceramah agama.

“Isu radikalisme dimainkan, di tengah batalnya jamaah Indonesia berangkat tahun ini yang begitu mengecewakan,” pungkasnya.[] Achmad Mu’it